Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di daerah pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah sesuai amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu diungkapkan Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjalt

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/rjp1.jpg"></a>Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di daerah pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah sesuai amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu diungkapkan Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat, Firman Dalil, saat membuka Workshop Sinkronisasi Program Bidang Cipta Karya Tahun 2015 di Padang (25/2/2014). Lebih lanjut Firman menambahkan, dana yang digelontorkan APBN merupakan bersifat stimulan. Pemerintah kabupaten/kota sudah semestinya saat ini memberi perhatian yang lebih pada Pembangunan Infrastruktur Ke-Cipta Karya-an dengan menganggarkan dana yang cukup besar, tambah Firman. Workshop yang dilaksanakan dari tanggal 25-27 Februari 2014 ini di hadiri oleh pejabat struktural di lingkungan Dinas Prasjaltarkim, Satker bidang Cipta Karya, dan Bappeda Provinsi Sumbar, Dinas PU, PDAM, serta Kantor Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Menurut ketua penyelenggara, Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Prov. Sumatera Barat, Maihalfri, workshop ini merupakan langkah awal dalam merencanakan program yang lebih matang, efisien dan tepat sasaran untuk penyelenggaraan kegiatan TA 2015. Penyelenggaraan sinkronisasi dan penajaman program bidang Cipta Karya Tahun 2015 ini untuk merencanakan program yang lebih matang, dan mendukung Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum, tuturnya. Di hadapan peserta workshop, Maihalfri juga berpesan supaya program yang diajukan merupakan usulan yang betul-betul prioritas dan strategis, juga sudah memenuhi <em>readiness criteria, </em>kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan dan menjalankan program juga mendapat perhatian khusus. Jangan lagi ada program yang diterima namun terkendala oleh lahan yang tidak bebas, Imbuh Maihalfri. Dalam workshop sinkronisasi ini juga menghadirkan narasumber Kasubdit Program Anggaran, Mulana Sibuea, Kasi Bilateral Subdit Kerjasama Luar Negeri Fajar Santoso, dan dari masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaaan Umum. Mulana Sibuea mengatakan masih banyak kabupaten dan kota yang belum memberikan Memorandum Program (MP). Diharapkan pada workshop ini, khusus pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat menyaring usulan yang sudah siap semua kriterianya. (rjp_randalsumbar)