Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih memiliki komitmen yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat pemenuhan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) kabupaten/kota setiap tahun. Pada 2012 sebesar Rp153 Milyar dan pada

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/02/sinkron2.jpg"></a>Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih memiliki komitmen yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat pemenuhan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) kabupaten/kota setiap tahun. Pada 2012 sebesar Rp153 Milyar dan pada 2013 sebesar Rp106,7 Milyar. Fakta tersebut dikemukakan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Prihastoto, mewakili Kepala Dinas memberikan arahan pada Workshop Sinkronisasi Program 2015, di Semarang (27/02/2014). Workshop sinkronisasi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang merupakan masukan kabupaten/ kota sesuai dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan Memorandum Program (MP). Workshop ini sekaligus juga bertujuan untuk mensinkronkan program kegiatan Tahun Anggaran 2015 dari Satker bidang Cipta Karya di Provinsi Jawa Tengah dengan pengusulan kabupaten/kota yang akan digunakan pada Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014. Prihastoto menyampaikan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan serta mempertimbangkan kondisi ruang, maka mulai tahun 2014 pembangunan bidang Cipta Karya akan diprogramkan dan direncanakan secara sinergis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan prinsip entitas yang pendekatan kegiatannya didasarkan pada lingkup regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan. Untuk mendukung kebijakan baru tersebut, maka RPIJM saat ini harus disempurnakan menjadi Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) sebagai kunci utama usulan kegiatan bidang Cipta Karya oleh kabupaten/kota. Selain itu, kesiapan kabupaten/kota berupa <em>Readiness Criteria</em> yang digunakan untuk mendukung pembangunan Bidang Cipta Karya, kedepannya akan tetap menjadi alat kendali usulan kegiatan. (tata_randal jateng/bcr)