Menindaklanjuti hasil Konreg Tahap I, Satker Randal PIP Provinsi Aceh mengadakan kegiatan rapat sinkronisasi penajaman usulan program/kegiatan APBN tahun 2015. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Satker Bidang Cipta Karya, Bappeda dan PU dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, untuk menghimpun dan menjarin

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/03/20140303_randal_aceh_1_edit.jpg"></a> Menindaklanjuti hasil Konreg Tahap I, Satker Randal PIP Provinsi Aceh mengadakan kegiatan rapat sinkronisasi penajaman usulan program/kegiatan APBN tahun 2015. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Satker Bidang Cipta Karya, Bappeda dan PU dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, untuk menghimpun dan menjaring data usulan serta kesiapan dari Kabupaten/Kota yang akan digunakan sebagai bahan penajaman pada pembahasan Konreg Tahap 2.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/03/20140303_randal_aceh_kecil_edit_2.jpg"></a>Perencanaan program di bidang Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya harus melandaskan kepada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 dan RPIJM kab/kota Bidang Cipta Karya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kata Hasanuddin Kepala Dinas Cipta karya Aceh membuka acara.</p> <p style="text-align: justify;">Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya akan menjalin komitmen dengan 171 kabupaten/kota yang termasuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam keterpaduan program. Tahun 2014, keterpaduan program bidang Cipta Karya difokuskan pada kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk itu diperlukan dorongan demi terwujudnya penanganan bidang Cipta Karya secara terpadu oleh semua sektor pada kawasan strategis di kabupaten/kota, tambah Hasanuddin.</p> <p style="text-align: justify;">Dokumen RPIJM kabupaten/kota memuat kebutuhan program dan anggaran di bidang Cipta Karya murni dari usulan daerah (<em>bottom up</em>) yang kemudian akan diharmonisasikan dengan sasaran output Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya (<em>top down</em>). Kedua dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang digunakan pada setiap proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/03/20140303_randal_aceh_kecil_edit.jpg"></a>Hasanuddin menjelaskan pendekatan kebijakan keterpaduan bidang Cipta Karya didorong untuk dapat mengisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam KSN. RTRW sebagai instrumen perencanaan yang telah memiliki payung hukum harus menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan ke-Cipta Karya-an di daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan Keciptakaryaan yang terintegrasi adalah dengan mendukung pengembangan kabupaten/kota yang masuk dalam KSN, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi kabupaten/kota yang responsif dan sesuai kebutuhan penanganannya, serta kabupaten/kota yang membuat program-program kreatif, tutup Hasanuddin. (randalaceh/ari)</p>