Satker RandalProvinsiKalimantan TimurmelaksanakanFocus Group Discussion(FGD) Kegiatan Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan/Review Dokumen RPIJM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur,di Samarinda,Senin (16/08/2016) Acara dipimpin langsung oleh Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Pro

<p style="text-align: justify;">Satker RandalProvinsiKalimantan Timur<strong></strong>melaksanakan<em>Focus Group Discussion</em>(FGD) Kegiatan Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan/Review Dokumen RPIJM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur,di Samarinda,Senin (16/08/2016)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Acara dipimpin langsung oleh Kasatker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur, Gandung Pujo Purnomo dan didampingi oleh Mia Amalia selaku PPK Pengendalian.</p> <p style="text-align: justify;">Acara tersebut juga dihadiri oleh Kasatker Pengembangan Sistem Penyehatan Air Minum dan perwakilan dari setiap Satker Sektor di Provinsi Kaltim.Gandung mengungkapkan,acara ini bertujuan untuk membahas konsep laporan akhir dokumen RPIJM Provinsi Kalimantan Timur, sebelum dilakukannya pembahasan laporan akhir yang rencananya akan dilaksanakan pada hariini. Untuk tahun 2016 ini kegiatan Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan/Review Dokumen RPIJM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dilakukan terhadap empat kabupaten/kota, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.</p> <p style="text-align: justify;">Pada saat diskusi dilakukan, masing-masing instansi teknis (Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum) dari keempat kabupaten/kota tersebut menyampaikan tanggapan terhadap draft laporan akhir yang telah dibuat oleh konsultan pendamping. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara substansi untuk Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang dokumen RPIJM sudah lengkap. Sementara untuk Kabupaten Kutai Timur masih perlu dilakukan penyesuaian atau<em>update</em>data. Secara umum untuk Matriks Program yang tidak terealisasi, perlu dilakukan<em>review</em>di tahun selanjutnya untuk seluruh kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan koreksi jika terdapat perubahan terkait data kegiatan, sehingga kami juga dapat segera melakukan update dokumen RPIJM di tingkat provinsi, sebelum akhirnya dikirim ke pusat,ungkap Gandung. (Umi/Randal-Kaltim/ari)</p>