Perencanaan, penganggaran dan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang saling melengkapi untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Sasaran pen

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/03/20140313_sinkronisasi_program_sumut_bsr.jpg"></a> Perencanaan, penganggaran dan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang saling melengkapi untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Sasaran penyusunan program pembangunan untuk tahun 2015 adalah penajaman program dan sinkronisasi antar sektor dan dapat mengatasi isu wilayah yang berlandaskan pada penataan ruang, mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Infrstruktur Jangka Menengah (RPIJM). Sistem penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan yang harus terjaga kelangsungannya (<em>sustainability</em>) yang dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna. Saker Perencanaaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengadakan Workshop Sinkronisasi Program Bidang Cipta Karya Tahun 2015 yang berlangsung tanggal 10 11 Maret 2014 di Madani Hotel Medan. Acara yang di buka langsung oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Eddy Saputra Salim menyampaikan Program Cipta Karya diprioritaskan pada kabupaten/kota strategis nasional. Kabupaten/kota tersebut tercakup dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) didalam KSN dan kabupaten/kota didalam kawasan Metropolitan, serta kawasan strategis lainnya (Mebidangro, MP3EI, MP3KI). Selain itu, kabupaten/kota tersebut telah memiliki Perda RT/RW, Perda Bangunan Gedung dan memiliki pedoman Rencana dan Program yang berkualitas di bidang Cipta Karya. "Pemerintah kabupaten/kota juga harus memiliki komitmen tinggi dan responsif dengan program-program Cipta Karya, melalui <em>Sharing</em> DDUB dan memenuhi <em>Readiness Criteria</em> program-program yg diusulkan," ungkap Eddy. Pembangunan bidang Cipta Karya menuntut kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan sektor Cipta Karya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38/2007 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor terdepan pembangunan bidang Cipta Karya. Acara workshop ini dihadiri oleh Kasi Air Minum dan PLP Subdit Evaluasi Kinerja Desrah, dan Dodi Priyono, staf Subdit Program Anggaran, Satuan Kerja Sektoral Bidang Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda kabupaten/kota se-Sumatera Utara.(tj&amp;anto_randalsumut/bns)