Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan Selasa (9/08/2016) mengadakan Expose Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan APBN 2017 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Kepala Satker Randal Provinsi Kalimantan

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan Selasa (9/08/2016) mengadakan Expose Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan APBN 2017 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Randal Provinsi Kalimantan Selatan, Patmo Suryo Wiharto mengatakan, kegiatan ini diadakan sebab akan dilangsungkannya persiapan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa TA. 2017 Bidang Cipta Karya (pelelangan dini) pada 30 Agustus nanti oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Workshop Penajaman Kegiatan APBN Tahun 2017 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan akhir Mei 2016 lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Acara kita adakan sampai 23 Agustus 2016 nanti dengan tujuan mematangkan dan melihat kesiapan secara detil dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel, sehingga expose kita lakukan secara bergantian dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, jelas Patmo.</p> <p style="text-align: justify;">Patmo berharap, melalui expose ini semua berkas<em>readiness kriteria</em>usulan program kegiatan 2017 dapat dilengkapi oleh kabupaten/kota untuk dibawa pada konsinyasi sektor Ditjen Cipta Karya untuk program kegiatan tahun 2017. Selain itu, dokumen RPIJM Kabupaten/Kota yang sudah ada agar segera dilakukan review atau disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Bidang Cipta Karya terbaru 2015-2019, pemutakhiran amanat pembangunan infrastruktur permukiman, kebijakan jangka menengah nasional 2015-2019 terkait target universal 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk usulan kabupaten/kota dengan APBN 2017 yang belum/tidak termuat dalam dokumen RPIJM Kabupaten/Kota, dimoment ini agar sekaligus dimuat dalam dokumen review RPIJM untuk menjadi bahan pertimbangan, pungkas Patmo. (HRD-KALSEL/ari)</p>