Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang diwakili oleh H

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140402_randal_lampung_tot_gede.png"></a>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang diwakili oleh Heru Wahyudi, Kepala Seksi Tata Ruang, Perumahan dan Bangunan Gedung, di Lampung, Selasa (02/04). Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam proses penyusunan anggaran negara Pemerintah telah menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai, ujar Heru. Implementasi pendekatan penganggaran berbasis kinerja yaitu mewajibkan pengguna APBN untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan mempunyai peran penting untuk mengukur kinerja Pemerintah, apakah terkendali sesuai landasan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN, serta menjadi pendukung pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah lengkap dan tepat waktu. Heru mengharapkan, kerjasama yang baik antara para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan program infrastruktur permukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan Satuan Kerja (Satker) di kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak pada acara ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan dan implementasi pelaporan kegiatan yang valid dan handal. PPK Randal Lampung, Tommy Permadhi menambahkan, disamping pelaporan keuangan, aspek pelaporan mengenai progress pelelangan/pengadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan berikut dokumentasinya, penyerapan dana kegiatan serta pelaporan penggunaan dan pemanfaatan dana APBN menjadi komponen penting yang diperlukan dalam kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan. Hal itu akan memberikan gambaran serta penilaian terhadap kinerja dari masing-masing daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang didanai oleh APBN khususnya dalam bidang ke-Cipta Karya-an. Laporan e-Monitoring merupakan proses pelaporan terhadap kondisi/progress fisik dan keuangan dari kegiatan yang didanai dari APBN, sehingga dapat mempermudah proses evaluasi terhadap kesesuaian rencana dan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik TA 2014, jelas Tommy. (Methariska Randal Lampung/ari)