Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku, di Ambon 1-2 April 2014. Ia menyinggung salah satu arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar permukiman y

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140403_musrenbang.jpg"></a>Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku, di Ambon 1-2 April 2014. Ia menyinggung salah satu arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik. Armida yang didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff memberikan arahan kebijakan RPJMN 2015-2019 yang salah satunya mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Dia menjelaskan, arah kebijakan tersebut mengandung beberapa maksud antara lain, pertama, memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; kedua, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik); ketiga, menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional; keempat, mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan; kelima, meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur; dan keenam, mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur. Kabid Pengembangan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mewakili Kepala Dinas PU, menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi salah satu pintu masuk untuk mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan menentukan target-target yang akan dicapai selanjutnya. Kasrul Selang menambahkan, acuan yang dipakai dalam menentukan target tersebut adalah penataan ruang. Salah satu target yang dicapai di bidang Cipta Karya dalam rancangan RPJMN 2015-2019 adalah penyediaan akses air minum dan sanitasi sebesar 100% pada 2019, serta menghilangkan permukiman kumuh di perkotaan hingga 0% hingga 2019. Poin terpenting pada Musrenbang 2014 ini bagaimana kita menentukan satu program yang menjadi lokomotif, sehingga semua gerbong itu bisa ditarik oleh lokomotif ini. Contohnya jika perikanan menjadi lokomotif pembangunan di suatu daerah, maka ini kita harus membangun jalan, pelabuhan, dan juga menyediakan air dan sebagainya, tutur Kasrul. (Ramasyita_Randal Maluku/bcr)