Salah satu komponen pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya, dalam acara Retropeksi Setahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140408_randal_papua_gede.png"></a>Salah satu komponen pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya, dalam acara Retropeksi Setahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemens Tinal Periode 2013-2014 Menuju Papua yang Bangkit, Mandiri dan Sejahtera di kantor Gubernur Provinsi Papua, Kota Jayapura pada (7/04). Penyelenggaraan pelayanan umum dalam bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan Infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih muda tumbuh dan berkembang. Selain itu, dapat meningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan, kata Mikael. Menurut Mikael keberadaan infrastruktur juga akan mendorong produktifitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendorong dan menjaga keseimbangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua. Menyadari pentingnya hal itu, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua sepatutnya menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan daerah, sehingga infrastruktur di Provinsi Papua selalu dapat dibenahi secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur lebih terintegrasi, konsisten dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelayanan kepada masyarakat, guna menjamin sinergi pembangunan wilayah dan antarwilayah di Provinsi Papua, tungkas Mikael. DPU Provinsi Papua sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Papua selama Lima tahun mendatang. Seluruh pembangunan infrastruktur Provinsi Papua mengacu pada visi dan misi dari Kepala Daerah. Selama periode satu tahun kepemimpinan Gubernur terpilih, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan tahapan pembangunan diantaranya perencanaan dan pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, ke-CiptaKarya-an dan air bersih serta peningkatan sumber daya manusia bidang infrastruktur. Program pembangunan tersebut diatas, khususnya dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Air Bersih diuraikan dalam 3 program kerja dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2014, yaitu rencana pembangunan patung Tuhan Yesus. Pembangunan rumah rakyat, program pembangunan 13.000 unit rumah rakyat merupakan hasil MOU (Memorandum Of Understanding) antara Gubernur Papua dengan Bupati/Wali Kota seluruh Provinsi Papua pada tanggal 20 Mei 2013. Selanjutnya pembangunan rumah rakyat Tahun Anggaran 2014 akan dibangun sebanyak 411 unit rumah menggunakan dana APBD Provinsi Papua yang tersebar di 20 kabupaten/kota dengan Type 45. Serta rencana pembangunan kompleks olah raga terpadu, dalam Tahun Anggaran 2013/2014 APBD Provinsi Papua melaksanakan <em>masterplan</em> pembangunan dalam rangka persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON XX Tahun 2020.(Paul RandalCKPapua.07042014/ari)