Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, pembangunan bidang Cipta Karya memerlukan perencanaan yang berkualitas dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dua hal tersebut untuk memastikan terwujudnya pembangunan pe

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140408_keterpaduan.jpg"></a>Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, pembangunan bidang Cipta Karya memerlukan perencanaan yang berkualitas dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dua hal tersebut untuk memastikan terwujudnya pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan pada Workshop Keterpaduan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Program dan Investasi Infrstruktur Jangka Menengah (RPI2JM), dan Memorandum Program (MP) yang dilaksanakan di Ambon, Jumat (4/4/2014). Kegiatan ini mengutamakan keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya yang berbasis penataan ruang, kata Kasrul Selang. Satker Randal ditegaskannya mempunyai fungsi sangat penting sebagai koordinator. Yaitu dapat membangun koordinasi dengan Satker lain dan Pemda setempat, serta memfasilitasi kegiatan keterpaduan SPPIP, RPI2JM, RPKPP dan MP. Lebih lanjut Kasrul menerangkan tujuan workshop untuk memantapkan pemahaman tentang keterpaduan perencanaan bidang Cipta Karya dan mengevaluasi kesiapan kabupaten/kota untuk menyusun program bidang Cipta Karya yang tertuang dalam RPIJM dan MP. Sedangkan sasarannya adalah mengevaluasi penyusunaan RPIJM dan MP yang telah merespon kebijakan keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya. Workshop dihadiri oleh SKPD dari 11 kabupaten/kota, yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, dan PDAM dari 8 kabupaten/kota. (Ramasyita_Randal Maluku/bcr)