Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2014-2018, Pansus DPRD Kota Parepare melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Bappeda Provinsi dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat, (11/04). Ketua Pansus Jumiati menyampaik

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140411_randal_susel_gede_edit.png"></a>Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2014-2018, Pansus DPRD Kota Parepare melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Bappeda Provinsi dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat, (11/04). Ketua Pansus Jumiati menyampaikan, tujuan dari kunjungannya yaitu untuk mensinergikan program RPJMD, menyampaikan visi misi Walikota baru serta pendelegasian ke daerah dalam pembinaan dan pengembangan infrastruktur ke depan dalam bidang Permukiman, Pengembangan Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. Jumiati menambahkan, untuk penyusunan Perda Bangunan Gedung Kota Parepare baru saja selesai ditetapkan. Sementara Sumi Heriza Sikki, Kepala Satker Randal Provinsi Sulsel mengungkapkan, dalam pembangunan infrastruktur kota harus memiliki acuan paling utama yaitu Perda <em>Rencana Tata Ruang Wilayah</em> (RTRW) kota dan harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang sudah ada. "Untuk sektor Bidang Cipta Karya Kota Parepare sudah memiliki Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai dasar untuk pembangunan dan pengusulan program Bidang Cipta Karya. Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang wilayahnya masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), namun untuk penanganan program ke-Cipta Karya-an Kota Parepare masuk dalam kluster B karena belum memiliki Perda Bangunan Gedung," kata Sumi. Hal serupa disampaikan Syarif Sarebong PPK Randal Provinsi Sulsel, untuk penyusunan RPJMD Kota Parepare 2014-2018, yang harus dilakukan lebih awal adalah menyiapkan perencanaan teknis wilayah, <em>master plan</em>, DED, dan mengalokasikan dana daerah untuk penyiapan <em>readness criteria-</em>nya. Daerah sebaiknya menetapkan capaian masing-masing sektor dalam menata suatu kawasan sesuai arahan Dirjen Cipta Karya. "Pemerintah Kota Parepare juga harus memberi perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur dalam Bidang Cipta Karya. Dalam penyusunan, RPIJM yang akan di ubah menjadi RPI2JM yang disusun oleh tim Satgas Randal kabupaten/kota yang telah di bentuk dengan difasilitasi oleh Randal Provinsi dan Randal Pusat," ujar Syarif. (JM Randal SulSel/ari<em>)</em>