Untuk menyelaraskan program strategis bidang Pekerjaan Umum dengan visi dan misi Provinsi Papua, maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Definitif Program Infrastruktur Bidang Ke-PU-an dan Sinkronisasi Program Ke-PU-an Tahun 2014 di Gedung Serbag

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140414_papua_bsr.jpg"></a>Untuk menyelaraskan program strategis bidang Pekerjaan Umum dengan visi dan misi Provinsi Papua, maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Definitif Program Infrastruktur Bidang Ke-PU-an dan Sinkronisasi Program Ke-PU-an Tahun 2014 di Gedung Serbaguna Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Kota Jayapura, Jumat (11/04).</p> <p style="text-align: justify;">Acara ini dipimpin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya, dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Kepala Balai Wilayah Jalan dan Jembatan, Kepala Balai Wilayah Sungai dan Air Bersih, Pejabat Esalon III dan IV Provinsi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala BAPEDA Kabupaten/Kota se-Papua.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan pertemuan ini sangat penting dan strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. "Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dalam sektor-sektor yang strategis, terjabar pada visi dan misi pembangunan Papua tahun 2013-2018. Menjadi komitmen bersama oleh Kabupaten/Kota se-Papua yang diwujudkan dengan berbagai langkah dan terobosan kebijakan untuk lima tahun kedepan," kata Lukas.</p> <p style="text-align: justify;">Lukas mengatakan rapat ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program-program pembangunan program strategis Pemerintah Provinsi. "Oleh sebab itu seluruh stekholder harus berpegang pada RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan program kerjanya, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Papua mampu diwujudkan secara efektif, terukur dan terorganisir sesuai dengan fase-fase yang sudah ditetapkan," tegas Lukas.</p> <p style="text-align: justify;">Di bidang infrastruktur permukiman telah dibangun pada kabupaten percontohan berdasarkan 5 wilayah adat yang ditetapkan dalam skala prioritas, sarana dan prasarana pemukiman yang memadai, seperti pembangunan 13.000 unit rumah sehat atau layak huni, pembangunan jalan lingkungan kampung ke kampung dan ke distrik, pemenuhan kebutuhan air bersih, pembangunan fasilitas infarstruktur pendukung pelayanan kesehatan, pendidikan dan olahraga. (Paul-RandalCKPapua/bns)</p>