Untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman Provinsi Aceh (Randal PIP) melaksanakan Workshop Sinkronisasi Program Tahun 2015 Bidang Cipta Karya dan TOT e-Monitoring, Eprocurement dan Konsolidasi Keuangan

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140414_arahan_pak_fajar_edit_gede.jpg"></a>Untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman Provinsi Aceh (Randal PIP) melaksanakan Workshop Sinkronisasi Program Tahun 2015 Bidang Cipta Karya dan TOT e-Monitoring, Eprocurement dan Konsolidasi Keuangan, selama 3 hari (14-16/04) di Aceh. Acara tersebut dibuka oleh Khalidin, Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Khalidin menyampaikan tujuan dari workshop adalah guna menyelaraskan program Bidang Cipta Karya tahun 2015 sekaligus meningkatkan keterampilan petugas e-Monitoring Reguler/DAK dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam penyusunan laporan e-Monitoring, pemetaan berbasis web GIS dan laporan keuangan pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) provinsi dan kabupaten/kota. Acara tersebut dihadiri oleh 165 peserta, yaitu 80 peserta dari Bappeda dan 85 peserta dari PU kabupaten/kota. Narasumber yang hadir diantaranya Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Subdit Program dan Anggaran Direktorat Bina Program Fajar Santoso. Fajar menjelaskan mengenai konsep perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. "Target RPIJM 2015-2019 untuk Bidang Cipta Karya meliputi 100% akses air minum, sanitasi dan tidak ada permukiman kumuh (0%) di perkotaan," kata Fajar. Fajar menambahkan strategi peningkatan kualitas program melalui pemilihan prioritas program yang dibagi menjadi 5 Kluster program, yaitu Kluster A dan Kluster B (KSN secara keterpaduan), Kluster C (pemenuhan SPM), Kluster D (pemberdayaan masyarakat) serta Kluster E (Program Inovasi Baru). "Terkait dengan <em>review </em>usulan pendanaan program TA 2015 provinsi untuk kegiatan <em>baseline</em> dengan menyandingkan antara usulan Konreg dengan Renja Kementerian dan Lembaga (K/L), ada kabupaten/kota yang mendapat penambahan pendanaan, sehingga Satker sektoral dan kabupaten/kota terkait dapat kembali mengusulkan kegiatan baru dengan penyiapan <em>Readiness Criteria</em>," ujar Fajar. Berdasarkan PP No.71/2010 tentang standar akuntansi Pemerintah yang mewajibkan penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik dan Permen PU Nomor 2/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen PU, maka perlu diadakan sosialisasi kepada operator-operator PU kabupaten/kota sehingga sistem pelaporan dapat terlaksana dan peran serta PU kabupaten/kota dalam kepatuhan pengiriman laporan kegiatan secara berkelanjutan, akurat dan tepat waktu. (dsm/Randal Aceh/ari)