Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Koordinasi Bidang di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut membahas Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional proses penyusunan Rencana Pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pem

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140416_randal_kepri_muresbang.png"></a>Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Koordinasi Bidang di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut membahas Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional proses penyusunan Rencana Pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).</p> <p style="text-align: justify;">Heru Sukmoro, Kepala Dinas PU Kepulauan Riau mengatakan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan infrastruktur yang terkait dengan bidang Cipta Karya antara lain, penataan kawasan nelayan/kampung tua dan pengembangan sarpas permukiman/lingkungan perdesaan maupun perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Heru mengharapkan dengan ini akan mendapatkan rencana kerja tahun 2015 yang sesuai dengan arahan Gubernur Kepulauan Riau tentang pembangunan infrastruktur dan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, percepatan pembangunan ekonomi, MP3EI, pengembangan infrastruktur responsif gender, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian target MDGs.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara Purwanta, Kabid. Perencanaan Tata Ruang PU Provinsi Kepri mengatakan pentingnya pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang maka arahan pembangunan akan lebih baik, terarah dan terkendali sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan atau pemerataan pembangunan.</p> <p style="text-align: justify;">Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 24 September 2004 dan mulai operasional 1 Juli 2004. Kawasan tersebut memiliki luas wilayah 251.810 km2 yang terdiri dari daratan 10.595 km2, lautan 241.215 km2 serta jumlah pulau 2.408 buah, jumlah pulau terdepan 19 buah, panjang garis pantai 2.368 km.</p> <p style="text-align: justify;">Satker Randal Kepri mengambil momentum ini sebagai upaya tindak lanjut dari penajaman Konreg di Palembang tanggal 3-4 Maret 2015 dengan menitik beratkan pada konsolidasi usulan 2015 kabupaten kota terkait dengan persiapan/<em>Readiness Criteria</em>.(Ferry Hadi-Randal Kepri/bns)</p>