Sedikitnya delapan perusahaan swasta dan BUMN di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan Pemda setempat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang Cipta Karya. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umu

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140417_csr_randal_sulut_gede.jpg"></a>Sedikitnya delapan perusahaan swasta dan BUMN di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan Pemda setempat melalui program <em>Corporate Social Responsibility</em> (CSR) bidang Cipta Karya. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Delapan perusahaan tersebut hadir diundang dalam workshop Sinkronisasi Program Tahun 2015 Bidang Cipta Karya yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulut, 15-17 April 2015. Perusahaan yang hadir antara lain PT. PLN (Persero), PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Meares Soputan Mining (MSM), Bank Indonesia Sulut, BNI, Bank Mandiri, Pertamina Manado, dan PT. J. Resources Bolaang Mongondow. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut, Max Oroh, mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya telah menyalurkan dana CSR pada beberapa program kegiatan masyarakat, namun belum memiliki kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya bidang Cipta Karya. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan pemerintah selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPIJM. Namun untuk merealisasikan semua program masih banyak keterbatasan dalam pembiayaan, baik melalui APBN maupun APBD. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR. Program CSR adalah alternatif pendanaan pembangunan. Karena itu diharapkan terjalinnya komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah dengan perusahaan yang menjalankan program CSR untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang berbasis pada dokumen RPI2JM,kata Dwityo. Max Oroh menambahkan, workshop tersebut bertujuan untuk mensinkronkan usulan-usulan program prisoritas bidang Cipta Karya tahun 2015 yang berbasis pada RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) yang memenuhi kriteria kelayakan (<em>readiness criteria</em>). Selain sinkronisasi, pada saat yang sama juga dilaksanakan TOT e-monitoring serta Konsolidasi Pelaporan Keuangan bidang Cipta Karya yang diikuti oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulut. Melalui kegiatan TOT diharapkan dapat mengkonsolidasikan laporan kerja dalam pelaksanaan bidang Cipta Karya sehingga mendapatkan hasil yang tepat sasaran, tepat waktu, berfungsi optimal bagi masyarakat dan juga tersosialisasinya aplikasi e-Monitoring Reguler, e-Monitoring DAK dan SAI. Selain itu juga untuk memastikan petugas Satker PIP masing-masing kabupaten/kota memahami secara teknis pelaksanaan monitoring, jelas Max. (Sinta_Randal Sulut/bcr)