Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3strategic goalsyaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi kota dan desa, akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dan untuk mengurangi kemiskinan serta memperluas lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan oleh K

<p style="text-align: justify;">Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3<em>strategic goals</em>yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi kota dan desa, akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dan untuk mengurangi kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.</p> <p style="text-align: justify;"></p> Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya Agust Rico,di Bandar Lampung, Selasa(16/8/2016). <p style="text-align: justify;">Agust mengatakan, untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur permukiman melalui penyusunan Renstra/Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka mendukung Gerakan 100-0-100, Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi Lampung, mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing kabupaten/kota, serta<em>stakholder</em>terkait untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra Bidang Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman, telah dilakukan upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan infrastruktur permukiman untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan infrastruktur terbangun. Dalam periode 2010-2014, Ditjen Cipta Karya turut berkontribusi dalam perumusan UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU No 20/2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksananya, serta terlibat dalam perumusan berbagai peraturan turunan UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan, dan UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Upaya pembinaan dilakukan melalui pendampingan pemerintah daerah dalam merumuskan NSPK daerah serta menyusun dokumen perencanaan seperti RPI2JM, RPKPP, SSK, RISPAM dan RTBL, tambah Agust.</p> <p style="text-align: justify;">Selanjutnya Kepala Satker RandalProvinsiLampung Asmiral Neri menjelaskan, bahwa arah kebijakan dan strategi berisikan amanat RPJMD Provinsi untuk mendukung pencapaian Gerakan 100-0-100. Disamping itu, arah kebijakan dan strategi berisikan antara laintentang keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan swasta dengan skema pendanaan yang diperlukan, diuraikan kedalam program sesuai dengan tugas dan kewenangan SKPDsertadilengkapi dengan sasaran program (<em>outcome</em>) dari masing-masing program.</p> <p style="text-align: justify;">Kami sangat mendukung kegiatan ini, untuk itu kami mengharapkan partisipasi daripara peserta rapatuntuk bisa mendukung kelengkapan dokumen RAD demi terciptanya gerakan 100-0-100,tutup Asmiral. (Methariska Randal Lampung/ari)</p>