Bertempat di Jayapura pekan lalu, Direktorat Bina Program melalui Satker Randal PIP Provinsi Papua melakukan Workshop Sinkronisasi Program TA 2015 dan Fasilitas Penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dalam rangka Review RPIJM menjadi RPI2-JM, Memorandum Program Cipta Karya Se-Provinsi Papua, agar te

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/04/20140422_randal_papua_rpijm_bsr.jpg"></a>Bertempat di Jayapura pekan lalu, Direktorat Bina Program melalui Satker Randal PIP Provinsi Papua melakukan Workshop Sinkronisasi Program TA 2015 dan Fasilitas Penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dalam rangka Review RPIJM menjadi RPI2-JM, Memorandum Program Cipta Karya Se-Provinsi Papua, agar terwujud persamaan presepsi kebijakan serta arahan tugas dan tanggug jawab yang akan di laksanakan di TA 2015. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya dalam pembukaan yang disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya dan Air Bersih Yan Ukago, mengatakan RPIJM berfungsi untuk mengakomodasi kemajuan infrastruktur permukiman daerah serta menjawab isu-isu strategis terkini. Jadi untuk pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya Provinsi dilaksanakan pada daerah-daerah yang ditetapkan Gubernur yaitu Daerah Gerbangmas, kawasan strategis dan kawasan pusat-pusat strategis nasional. Setiap kegiatan Ke-Cipta Karya-an yang dilaksanakan harus mengacu kepada RPIJM Cipta Karya, sehingga program penganggaran pembangunan bidang Cipta Karya kabupaten/kota dan provinsi akan terpadu, efesien, dan efektif," imbau Yan. Yan mengungkapkan, dalam program bidang Cipta Karya di Provinsi Papua, semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya mengacu kepada isu-isu strategis yang tertuang dalam RPIJM yang menjadi RPI2-JM sekarang. Adapun beberapa isu-isu strategis tersebut antara lain, MDGs, ketersediaan air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah pemukiman sesuai target PBB untuk tahun 2025 khususnya ketersediaan air minum di Provinsi Papua baru 49% dan diharapkan akan mencapai 50% pada tahun 2015. "Untuk itu diminta kepada kabupaten/kota untuk menyiapkan data-data terkait, khususnya kebijakan penyediaan air minum untuk semua wilayah atau kawasan tanpa mengacu pada kawasan isu-isu strategis. Arahan Presiden Republik Indonesia tentang Penuntasan Kemiskinan dan Pengembangan kawasan ekonomi terpadu pada pulau-pulau terluar, daerah perbatasan dan kawasan wisata kepada beberapa daerah di Provinsi Papua, ujar Yan. Sementara, Kepala Seksi Perencanaan Jangka Menengah Subdit Kebijakan dan Strategi Direktorat Bina Program Bernadi Heryawan mengatakan, melalui pertemuan ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan, merubah <em>mindset</em> usulan program bidang Cipta Karya kabupaten/kota yang selama ini hanya mengacu kepada besarnya anggaran yang tersedia tetapi tidak memperkaya program-program yang sebenarnya menjadi tantangan untuk mencapai angka-angka fantastis dalam perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan. (Paul-RandalCKPapua/bns)