Semua elemen Pemerintah dan masyarakat perlu komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% pada 2020. Target tersebut menupakan komitmen internasional MDGs, amanat Pasal 98 UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instruksi Presi

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/05/20140509_lampung_kumuh_bsr.jpg"></a>Semua elemen Pemerintah dan masyarakat perlu komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% pada 2020. Target tersebut menupakan komitmen internasional MDGs, amanat Pasal 98 UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instruksi Presiden RI untuk mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Arif Hidayat dalam pembukaan Sosialisasi Kegiatan Identifikasi Lokasi Kawasan Kumuh Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 di Lampung, 8-9 Mei 2014. Penanganan permukiman kumuh dengan skala kawasan membutuhkan suatu justifikasi yang tepat dalam relevansinya sesuai dengan kriteria kumuh yang dimiliki wilayah. Diperlukan juga adanya payung hukum atau ketetapan formal dari pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk SK Bupati/Walikota tentang penetapan permukiman kumuh, kata Arif. Arif menambahkan, kegiatan ini akan memberikan informasi terkini mengenai lokasi penetapan permukiman kumuh dengan tetap mempertimbangkan hasil dari dokumen SPPIP, RPKPP dan RPIJM serta kesesuaian terhadap <em>framing</em> lokasi/kawasan yang termuat dalam kriteria permukiman kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk mendukung upaya pemutakhiran data kumuh tersebut, diperlukan kegiatan survey identifikasi kawasan kumuh dengan justifikasi yang tepat dan sesuai dengan relevansinya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Asmiral Neri mengatakan, mengingat banyaknya kota/kabupaten yang akan menjadi target pemutakhiran data dan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan serta hasil pendataan yang akan digunakan dalam waktu dekat, maka survey identifikasi kumuh yang dilakukan dengan metode <em>quick count</em>. Metode ini tetap menjamin kualitas data dan informasi yang sesuai standar dan norma yang merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya. Kerjasama yang baik antara para Kepala Satuan Kerja di lingkungan program infrastruktur permukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan Satuan Kerja di kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat bermanfaat bagi pelaksanaan dan implementasi pelaporan kegiatan yang valid dan handal, tutup Asmiral. (Methariska Randal Lampung/bns)