Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Senin (12/5), menggelar Rapat Kerja (Raker) TA. 2014 untuk mensinergikan program-program pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundajang yang diwakilkan oleh Sekprov S.R Mokodongan meneka

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/06/20140516_randal_sulut_gede.png"></a>Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Senin (12/5), menggelar Rapat Kerja (Raker) TA. 2014 untuk mensinergikan program-program pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum. Dalam sambutannya<strong>, </strong>Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundajang yang diwakilkan oleh Sekprov S.R Mokodongan menekankan perlu adanya peningkatan kinerja dan rasa tanggung jawab serta pentingnya unsur POAC (<em>Planning, organizing, Actuating and Controling</em>) dalam pelaksanakan proyek-proyek infrastruktur ke-PU-an. Dalam rangka upaya untuk meningkatkan disiplin kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga menjadi komitmen bagi semua pelaku pembangunan baik di pusat maupun daerah. Dengan adanya kegiatan ini akan tercapai persamaan persepsi sehingga pelaksanaan program menjadi efisien dan efektif. Penyelenggaraan pembangunan perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengolahan yang baik serta membangun kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (<em>Good Governance Management</em>), sehingga pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara diharapkan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas, kata Mokodongan. Raker dihadiri oleh para Kepala SKPD Dinas PU di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, para pejabat struktural di lingkungan Dinas PU Provinsi Sulut, serta Kasatker dan PPK/PPTK di lingkungan Dinas PU Provinsi Sulut, Kepala Bapedda, Kepala Inspektorat Propinsi dan Kepala BPKP. Mokodongan menambahkan, pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang meliputi tata ruang dan pemukiman, jalan, jembatan, irigasi dan pengelolaan sumber daya air akan dilaksanakan secara berkelanjutan serta saling terkait satu dengan yang lainnya. sehingga membutuhkan akselerasi yang dapat segera menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat di Sulawesi Utara yang semakin pesat. Kepala Dinas PU Provinsi Sulut J.E Kenap mengungkapkan<strong> </strong>Raker TA. 2013 ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur ke-PU-an TA. 2013, mempersiapkan dan mensinkronisasikan Program Kegiatan Pelaksanaan TA. 2014, mengusulkan Program Kegiatan Pelaksanaan Infrastruktur ke PU-an TA. 2015, dan memberikan pembekalan pemahaman dan pengawasan serta pemahaman tentang norma-norma hukum dalam pelaksanaan kegiatan Infrastruktur ke PU-an. Sedangkan Kabid Cipta Karya James D.M Sela<strong> </strong>mengatakan pentingnya dokumen perencanaan sektoral, RPI2JM, Perda Bangunan Gedung (BG) dan RTRW kabupaten/kota sebagai syarat <em>Readiness Criteria</em> pengusulan kegiatan bidang Cipta Karya. "Penyediaan infrastruktur bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan perencanaan yang holistik antar stakeholder serta membutuhkan dana yang sangat besar yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat," kata James. James menambahkan, karena itu diperlukan kematangan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun monitoring dan evaluasi berkelanjutan. "Pada hakekatnya perencanaan penyediaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum harus jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa, dimana, dan bagaimana. Pertanyaan ini terjawab dalam Rencana Tata Ruang yang merupakan payung pembangunan infrastruktur wilayah, tutup James. (Randal Sulut/ari)