Pengelolaan datadan pelayanan informasi publik serta penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)semakin penting untuk peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan instansi yang mampu m

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/06/20140514_surabaya_gede_2.jpg"></a>Pengelolaan datadan pelayanan informasi publik serta penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)semakin penting untuk peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan instansi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas,Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi (TIK), di Surabaya (12/05/2014). Workshop ini diikuti oleh 121 peserta yang terdiri dari Asisten Perencanaan, Staf Perencanaan serta Petugas VPN dari seluruh Satker Randal Provinsi dan dihadiri oleh Direktur Bina Program, Kasubdit Data dan Informasi beserta jajarannyasertaKepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Direktur Bina Program Dirjen Cipta KaryaAntonius Budiono menyampaikan,pentingnyaperangkat yang baik dalam pengelolaan informasi dan TIK di daerah. Data dan informasi harus dapat dipilah mana yang harus dipublikasikan (informasi setiap saat, serta merta, berkala) dan mana yang masuk kedalam informasi yang dikecualikan yang didasarkan pada regulasi yang telah ada. ContonyaUU KIP No 14 tahun 2008,Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Klasifikasi Informasidilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan regulasi lainnya. Antonius menjelaskanUndang-Undang KIP lahir dengan tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses dasar pengambilan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.Selain itu juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat, tegas Antonius. Antonius menambahkanpenerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi kebutuhan dan tuntutan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Hal itu mengingat peran TIK yang semakin penting untuk peningkatan kualitas layanan sebagai salah satubentuk pelaksanaantata kelola pemerintahan yang baik (<em>Good Corporate Governance</em>).Unsur utama keamanan informasi adalahkerahasiaan (<em>confidentiality</em>), keutuhan (<em>integrity</em>) dan ketersediaan (<em>availability</em>) data dan informasi, ujar Antonius. Hal serupa juga diungkapkanKepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.Gentur Prihantono, yang juga mengungkapkan dukungannya ataspelaksanaan wokshop ini.Menurut Gentur workshop inisangat relevan dan memiliki peran strategis dalam mengenalkan hasil-hasil pembangunan ke-CiptaKarya-an di daerah. Saat ini kita harus terbuka kepada masyarakat, terutama terkait informasi hasil dan capain pembangunan infrastruktur yang dibangun. Oleh sebab itu, workshop ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan informasi,ungkapGentur. Harapannya dengan dilaksanakan workshop Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatan TIK, di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu mampu menyusun <em>action plan</em>dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat di daerah serta meningkatkan pemahaman petugas VPN Satker Randal PIP Provinsi tentang Tata Kelola IT yang baik.(eko_febrianto/Randal Jatim/ari)