Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker Randal Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Workshop Keterpaduan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), dan Me

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/06/20140516_sulut_workshop_bsr.jpg"></a>Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker Randal Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Workshop Keterpaduan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), dan Memorandum Program (MP) Bidang Cipta Karya di Manado 12-14 Mei 2014. Workshop yang dihadiri oleh Bappeda dan Dinas PU Provinsi dan kabupaten/kota dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum<strong> </strong>yang diwakili oleh Kepala Seksi Air minum dan PLP Provinsi Sulut Fransiscus Timah<strong>.</strong> Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengatakan SPPIP merupakan acuan atau payung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota/kabupaten di bidang Cipta Karya sehingga hasil yang dicapai dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat secara optimal. Fransiscus menguraikan tujuan workshop ini yaitu pertama, tersusunnya dokumen keterpaduan SPPIP, RPIJM, RPKPP dan memorandum program, kabupaten/kota yang sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan rencana pengembangan wilayah yang mengacu pada, RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kedua tersusunnya dokumen Keterpaduan SPPIP, RPIJM, RPKPP dan memorandum program kabupaten/kota yang memenuhi kelayakan teknik, ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan yang didukung dengan kelembagaan daerah yang memadai. Ketiga, tersusunnya rencana investasi daerah yang didukung berbagai skema pendanaan baik melalui dana sendiri (APBD Kota/Kabupaten), dana hibah (APBN, APBD Propinsi) dan dana hibah /pinjaman luar negeri maupun swasta. Keempat, sasaran strategis dengan meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya. Kepala Bidang Cipta Karya mengharapkan keterpaduan perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya dapat diwujudkan untuk mendukung keterpaduan di setiap entitas regional, kota/kabupaten, kawasan dan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Bnagunan Gedung (BG) kabupaten/kota juga merupakan salah satu dokumen penting sebagai acuan perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya. Melalui kegiatan workshop keterpaduan ini, setiap sektor dapat menyamakan pemahaman bahwa dokumen SPPIP yang disusun bersifat multisektor, tidak dapat dipisah-pisah. Masing-masing sektor nantinya akan dengan mudah menyelaraskan rencana aksi mereka dalam percepatan penanganan persoalan permukiman dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang Cipta Karya. (Randal Sulut/J/ari)