Arahan kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2014 menekankan pada penerapan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni (livable) dan berkelanjutan ( sustainable). Guna mewujudkan hal tersebut Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Sumatra Selatan mengadakan Workshop Ke

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/06/20140520_randal_sumsel_workshop_gede_.png"></a>Arahan kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2014 menekankan pada penerapan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni (<em>livable)</em> dan berkelanjutan ( <em>sustainable</em>). Guna mewujudkan hal tersebut Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Sumatra Selatan mengadakan Workshop Keterpaduan Perencanaan Program bidang Cipta Karya, di Palembang, (19/05/2014). Acara workshop ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan Juhari Santosa, yang dihadiri oleh unsur SKPD dari Bappeda, Dinas PU Cipta Karya dan PDAM dari seluruh 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Narasumber dari kegiatan kali ini adalah Yuke Ratna Wulan Kasubdit Kebijakan dan Strategi Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya dan Aulia UlFikri, BPPS Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, Romanus Purba. Menurut Yuke, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya agar tercapai sasaran Output seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Cipta KArya, maka diharapkan penyusunan memorandum program bidang Cipta Karya yang dapat mengakomodasikan kebutuhan usulan sesuai dengan RPIJM kabupaten/kota. " Ditambahkan juga pada workshop kali ini akan dilaksanakan Review RPI2-JM kabupaten/kota bidang Cipta KArya dimana pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan Dokumen Perencanaan yaitu RPI2-JM dan Memorandum Program yang lebih matang," kata Yuke. Yuke menjelaskan pembangunan kawasan permukiman harus dimulai dengan pendekatan entitas, serta tidak hanya sektoral. Pembangunan juga harus melihat prospek ke depan dengan membaca perkembangan global (Agenda <em>Sustainable Cities and Human Settlement</em>), serta pembangunan diwujudkan secara inklusif, mewujudkan kelembagaan yang efektif, serta menjalin kemitraan internasional. "Ditjen Cipta Karya memiliki tanggungjawab yang besar dalam melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan mengawal implementasi kebijakan keterpaduan program pembangunan bidang Infrastruktur Permukiman," ungkap Yuke. Dalam pelaksanaan pembangunan yang harus terjaga keberlangsungannya yang berdayaguna dan berhasilguna maka perlu diwujudkan dalam bentuk dokumen RPI2-JM (RencanaTerpadudan Program Investasi infrastruktur Jangka Menengah). Penyusunan Dokumen RPI2-JM diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterpaduan bidang Cipta Karya khususnya kabupaten/kota yang termasuk kategori Kawasan Strategis Nasioanal (KSN) baik klaster A, B atau C. RPI2-JM sebagai dokumen perencanaan bidang Cipta Karya juga merupakan integrasidari Strategi Pembangunan Sektor bidang Cipta Karya ( Rencana Induk Sektor). (Ayx- Randal Sumsel/2014/ari)