Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Selasa (20/5), meresmikan infrastruktur permukiman yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur senilai Rp323,4 miliar. Infrastruktur tersebut dibangun pada tahun 2010-2013 dengan sinergi pendanaan Pemerintah melalui Direktorat Jend

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/06/20140521_malang1.jpg"></a>Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Selasa (20/5), meresmikan infrastruktur permukiman yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur senilai Rp323,4 miliar. Infrastruktur tersebut dibangun pada tahun 2010-2013 dengan sinergi pendanaan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Infrastruktur yang diresmikan meliputi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Blitar 2 Twin Blok (TB), Kota Kediri 5 TB, Kabupaten Lumajang 2 TB, Kota Surabaya 1 TB, Kota Malang 2 TB, Kota Pasuruan 2 TB, Rusun Pondok Pesantren Bustanul Ulum Al-Ghozali Kabupaten Jember 0,5 TB, dan Rusun Asrama Mahasiswa Universitas Jemberi 1 TB. Dengan total 15,5 TB, Rusunawa yang dibangun tersebut menyediakan unit hunian yang layak untuk 1.534 Kepala Keluarga. Untuk menambah target pelayanan air minum, Menteri PU juga meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lembeyan Kabupaten Magetan dengan kapasitas 50 liter/detik dan SPAM IKK Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo kapasitas 50 liter/detik. Kedua SPAM tersebut mampu memberikan akses air minum layak kepada sekitar 8.000 Kepala Keluarga. Selain SPAM, Kementerian PU juga memfasilitasi bantuan Pemerintah Australia melalui program Hibah Air Minum di Kota Malang dengan target sambungan rumah (SR) sebanyak 8.500 unit. Kementerian PU juga memberikan perhatian penuh pada penanganan drainase dan sanitasi dengan membangun Stasiun Pompa Banjir di Kawasan Balong Kota Surabaya yang menangani genangan air hujan di kawasan permukiman kumuh pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Balong seluas 14,9 Ha dengan tinggi genangan 30-70 cm. Begitu juga Stasiun Pompa Banjir Kawasan Greges Kota Surabaya yang mampu mengurangi genangan seluas 15 Ha. Infrastruktur bidang penyehatan lingkungan permukiman yang lain adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep <em>Reduce, Reuse, Recycle</em> (3 R) di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. TPST ini mampu mengurangi 16% atau 10,24 m3 sampah dari total produksi sampah 64 m3/hari yang berasal dari sekitar 5.656 rumah. Sampah sisanya diolah menjadi bernilai jual lebih tinggi dan sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan telah dilakukan penataan dan revitalisasi kawasan untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu kawasan dan menghidupkan aktivitas pariwisata kawasan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Djoko Kirmanto meresmikan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Masjid An-Nur Kabupaten Kediri dan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional Bersejarah Sanggar Seni Budaya Daerah di Kabupaten Tulungagung. Selesainya pembangunan fisik bukan merupakan akhir dari proses membangun, tetapi masih ada tahap yang jauh lebih penting yaitu mengelola dan memanfaatkan secara optimal aset yang telah terbangun untuk pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, tutut Djoko Kirmanto. Menyinggung tujuan penyediaan infrastruktur tersebut, Djoko mengungkapkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan merupakan agenda penting yang harus diwujudkan bersama dan merupakan tuntutan dalam agenda Habitat. Sebentar lagi, yaitu pada tahun 2016 akan dilakukan Konferensi Habitat III untuk membahas capaian dan strategi 20 tahun ke depan. Disamping itu komitmen MDGs 2015 harus diupayakan pencapaiannya, ujar Djoko. Menurutnya, capaian kinerja pembangunan infrastruktur permukiman telah meningkat secara signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2013, akses aman air minum telah mencapai 67,7% dan diikuti dengan meningkatnya prasarana sanitasi layak yang mencapai 59,7%. Demikian pula kawasan permukiman kumuh secara nasional telah menurun menjadi sekitar 12%. Dengan capaian tersebut, lanjut Djoko, target MDGs 2015 untuk akses air minum sebesar 68,87 % dan sanitasi sebesar 62,41%, optimis bisa dicapai. Dilandasi dengan semangat mensejahterakan masyarakat Indonesia secara adil dan merata, Pemerintah memiliki visi untuk meningkatkan capaian pelayanan infrastruktur permukiman, yaitu memberikan akses air minum layak 100%, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0%, dan memberikan akses sanitasi layak 100 % pada tahun 2019. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan investasi yang besar, yaitu Rp274 Triliun untuk air minum dan Rp385 Triliun untuk sanitasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Besarnya nilai investasi yang dibutuhkan menunjukkan besarnya tanggung jawab dan pentingnya meningkatkan komitmen kita bersama. Kerjasama yang sinergi antar elemen pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah perlu diperkuat dalam penyiapan program, mekanisme pelaksanaan maupun mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, tutupnya.(randal jatim/bcr)