Satker Randal Provinsi NTT menyelenggarakan Workshop Keterpaduan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), dan Memorandum Program (MP) bidang Cipta Karya, di Kupang

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/06/20140521_randal_ntt_gede.png"></a>Satker Randal Provinsi NTT menyelenggarakan <em>Workshop</em> Keterpaduan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), dan Memorandum Program (MP) bidang Cipta Karya, di Kupang, selama 3 hari (20-22/05/2014). <em>Workshop</em> ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum<strong> </strong>Andreas Koreh, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU dan Kepala BLHD kabupaten/kota. Dalam sambutannya Andreas Koreh menyampaikan bahwa untuk mencapai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan berbagai target pembangunan bidang Infrastruktur Permukiman dihadapkan pada beberapa tuntutan, baik amanat nasional, amanat penataan ruang, amanat perwujudan Cipta Karya dan isu-isu strategis lainnya maupun permasalahan potensi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Jendral Cipta Karya menyusun kebijakan keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya. Pendekatan ini di dorong untuk mengisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya wilayah-wilayah yang termasuk dalam Stategis National, kata Andreas. Andreas menambahkan, untuk pelaksanaan kebijakan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman telah dilakukan <em>shorlist</em> kabupaten/kota yang menghasilkan kabupaten/kota yang termasuk dalam Kluster A, Kluster B dan Kluster C sehingga kabupaten/kota yang termasuk dalam kelompok tersebut perlu menyusun keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya khususnya menghasilkan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota sehingga terdapat sinergi penanganan infrastruktur permukiman di suatu lokasi atau kawasan yang multi kegiatan dan multi sektor yang disebut keterpaduan fisik. Melalui <em>Workshop</em> ini diharapkan tersusunnya dokumen keterpaduan SPPIP, RPIJM, RPKPP dan memorandum program, kabupaten/kota yang sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan rencana pengembangan wilayah yang mengacu pada RTRW kabupaten/kota serta tersusunnya dokumen keterpaduan SPPIP, RPIJM, RPKPP dan memorandum program kabupaten/kota dengan tetap mengacu arahan struktur dan pola ruang RTRW, tutup Andreas. Andreas berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merespon dengan baik program-program pembangunan yang telah disiapkan oleh kementerian PU tentunya dengan menyiapkan komitmen yang telah ditentukan. (sandria/randalntt/ari)