Satker Randal PIP Sulut melaksanakan Workshop Evaluasi Tengah Tahun bidang Cipta Karya Tahun 2014, di Manado, Kamis (10/07/2014). Pada kegiatan ini masing-masing Satker Sektoral memaparkan mengenai progres pelaksanaan kegiatan APBN sepanjang periode Januari Juni 2014. "Dari total Pagu DIPA y

<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/07/sulut-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satker Randal PIP Sulut melaksanakan Workshop Evaluasi Tengah Tahun bidang Cipta Karya Tahun 2014, di Manado, Kamis (10/07/2014). Pada kegiatan ini masing-masing Satker Sektoral memaparkan mengenai progres pelaksanaan kegiatan APBN sepanjang periode Januari Juni 2014.</p> <p style="text-align: justify;">"Dari total Pagu DIPA yang ada yaitu Rp 295 miliar untuk saat ini telah mencapai target, dalam hal ini antara perencanaan dengan realisasi untuk fisik dari 37.86 % naik menjadi 46.21 %," ungkap Fransiscus Timah PPK Satker Randal PIP Provinsi Sulut.</p> <p style="text-align: justify;">Fransiscus meminta agar para petugas e-Monitoring masing-masing kabupaten/kota maupun sektoral bisa bekerjasama dengan baik dalam hal memberikan pelaporan data yang akurat dan tepat waktu.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kepala Seksi PLP dan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Desrah Sibarani menjelaskan bahwa untuk perubahan kegiatan dan lokasi pada DIPA seharusnya disampaikan ke Subdit. Evaluasi Kinerja, melalui Konsultan Individual Evaluasi Randal, agar datanya lebih akurat sehingga evaluasi dapat lebih optimal selain itu dukungan dari Pemda Kabupaten/Kota dan Satker dalam menjawab kebutuhan data kinerja khususnya <i>outcome</i> yang dikoordinir oleh Satker Randal.</p> <p style="text-align: justify;">"Pendataan menjadi bagian penting dalam menggambarkan kinerja yang sebenarnya, hingga saat ini, sulit sekali untuk mengumpulkan data kinerja khususnya yang terkait dengan <i>outcome</i> dan <i>impact</i>," ujar Desrah.</p> <p style="text-align: justify;">Desrah menambahkan, kabupaten/kota masih sangat memerlukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan masing-masing sektor. "Untuk itu diperlukan kajian yang lebih teliti lagi terkait tingkat kesesuaian antara RTRW, dokumen perencanaan sektor, RPIJM terhadap kegiatan yang dilaksanakan," tutup Desrah. (<i>Randal Sulut/ari</i>)</p>