Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 telah memberikan arahan bahwa target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019 adalah terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi deng

<p style="text-align: justify;">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 telah memberikan arahan bahwa target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019 adalah terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.Hal ini diterjemahkan oleh Ditjen Cipta Karya, melalui Gerakan Nasional 100-0-100, yang diharapkan dapat mendorong pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015-2019.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal ini diungkapkan oleh Direktur Keterpaduan Infarstruktur Permukiman Dwityo A.Soeranto,dalamWorkshop Penyiapan<em>Readiness Criteria</em>Dan Finalisasi RKA-K/L Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2017 Wilayah Timur,di Makassar,Kamis (20/10/2016).</p> <p style="text-align: justify;">"Oleh karena itu, diharapkan hingga akhir tahun 2016 nanti, secara nasional layanan air minum akan mencapai 74,39%, capaian penanganan kumuh menyisakan 8,62%, sedangkan untuk layanan sanitasi akan mencapai 66,02%. Apabiladibandingkan dengan sasaran<em>outcome</em>Gerakan Nasional 100-0-100 yang telahdisusun, tentunya masih ada<em>gap</em>yang harus kita kejar dalam waktu beberapa tahun mendatang," kata Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityomenjelaskan, tantangan ke depan sangat besar untuk mencapai target tersebut, apalagi bila hanya mengandalkan dana dari APBN. Target 100-0-100 tidak akan tercapai bila tidak melibatkan semua pemangku kepentingan dalam turut membiayai pembangunan air minum, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh.</p> <p style="text-align: justify;">Dan khususuntuk pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2017 mendatang, Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kalla telah memberikan arahan, bahwa penggunaan anggaran tahun 2017 harus memperhatikan beberapa hal yaitu, anggaran dialokasikan terutama untuk belanja modal prioritas,pemanfaatan anggaran dialokasikan untuk infrastruktur yang manfaatnya harus benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, anggaran dialokasikan sesuai dengan program prioritas (<em>money follow program</em>), dan mengurangi program yang kurang jelas dan manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat (belanja perjalanan, rapat, harus dikurangi).</p> <p style="text-align: justify;">Lanjut Dwityo,dalam upaya menyiapkan rencana program Ditjen Cipta Karya yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, pada awal tahun ini, Cipta Karya telah bersama-sama mendiskusikan usulan program melalui forum konsultasi regional. Hasil konsultasi regional yang lalu, telah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur permukiman sebesar Rp.30,8 Triliun. Setelah melalui proses perencanaan program dan anggaran, pagu anggaran tahun 2017 yang ditetapkan untuk Ditjen Cipta Karya adalah sebesarRp. 17,435 Triliun. Perkembangan terkini, hasil pembahasan RAPBN TA 2017 antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, Pagu Anggaran Ditjen Cipta Karya mengalami pemotongan sebesar Rp. 1,5 Triliun sehingga berubah menjadi Rp. 15,935 Triliun.<strong><em></em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 telah menetapkan target pembangunan infrastruktur permukiman yang akan dicapai pada tahun 2017. Dana yang diusulkan dalam Renstra 2015-2019 adalah sebesar Rp. 26,8 Triliun, jauh lebih tinggi dari dana yang ditetapkan untuk Ditjen Cipta Karya. "Keterbatasan pagu anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2017 ini, tentunya menuntut adanya kesiapan kita semua, khususnya para Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya, untuk memprioritaskan penggunaan anggaran yang ada pada program prioritas secara efektif dan efisien, sesuai dengan arahan Presiden tadi," tutup Dwityo.(Jml Randal SulSel/ari)</p>