Dalam rangka upaya pencapaian target gerakan 100-0-100, yaitu tercapainya 100% akses pelayanan air minum, 0% kumuh dan 100% akses sanitasi layak, Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pusat berupaya meningkatkan penyediaan prasarana dan

<p style="text-align: justify;">Dalam rangka upaya pencapaian target gerakan 100-0-100, yaitu tercapainya 100% akses pelayanan air minum, 0% kumuh dan 100% akses sanitasi layak, Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pusat berupaya meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan prasarana dan sarananya perlu dukungan dari seluruh stakeholder yang terkait.Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah Alhizam Lamadau saatacaraPra<em>Focus group discussion</em>(FGD) di ruang Rapat Satker Randal, Jumat (26/08/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini dihadiri dari sektor bidang Cipta Karya, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. Sebagai bentuk pemenuhan target dari Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yang mengamanatkan akses air minum dan sanitasi untuk seluruh masyarakat Indonesia serta tidak adanya permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019 atau pencapaian target universal 100-0-100, tutur Alhizam.</p> <p style="text-align: justify;">Dikesempatan yang sama Sekretaris Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Andi Ruli Djanggola menjelaskan, menuju gerakan 100-0-100 yang telah dicapai saat ini oleh Ditjen Cipta Karya yaitu sebesar 70,97% akses aman air minum, 62,14% akses sanitasi layak dan tinggal 10% penanganan kawasan kumuh.</p> <p style="text-align: justify;">Tentu saja kita selalu optimis bahwa gerakan 100-0-100 dapat tercapai, karena pencapaiannya hingga saat ini terus bertambah. Target selanjutnya yang ingin dicapai oleh Ditjen Cipta Karya yaitu penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan, layanan ruang publik yang memadai dan pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman, tegas Andi.(Hendra Randal Sulteng/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>