Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Bali melaksanakan workshop keterpaduan RPIJM, SPPIP, RPKPP dan memorandum program bidang Cipta Karya tahun 2015-2019, Selasa (20/07/2014) di Denpasar Selatan, Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Din

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/09/bali-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Bali melaksanakan workshop keterpaduan RPIJM, SPPIP, RPKPP dan memorandum program bidang Cipta Karya tahun 2015-2019, Selasa (20/07/2014) di Denpasar Selatan, Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang diwakili oleh Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali I Nyoman Sumerta.</p> <p style="text-align: justify;">Sumerta mengatakan, tujuan dari workshop ini yaitu melakukan evaluasi/review RPIJM, menyusun RPI2JM dan memorandum program bidang Cipta Karya tahun 2015-2019 dan keterkaitan substansi RPI2JM dengan Strategi Pembangunan Infrastruktur Sektoral, untuk mensinergikan berbagai sumber daya pembangunan serta mewujudkan dokumen perencanaan yang layak sebagai acuan dalam penyusunan usulan program bidang Cipta Karya tahun 2015-2019.</p> <p style="text-align: justify;">Perencanaan pembangunan sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari tahapan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh, baik secara fisik maupun pendanaannya, tutur Sumerta.</p> <p style="text-align: justify;">Sumerta menjelaskan, Pemerintah Pusat sangat berkepentingan dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram bersama dengan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta kemitraan dengan dunia usaha, masyarkat.</p> <p style="text-align: justify;">Berbagai dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam fasilitasi dan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum kepada daerah kabupaten/kota antara lain penyusunan RPI2JM (Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) bidang Cipta Karya yang dimaksudkan untuk memperbarui dan menyempurnakan penyusunan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) terdahulu.</p> <p style="text-align: justify;">Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang dilanjutkan dengan RPKPP, Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Tindak Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Semua dokumen perencanaan tersebut menghasilkan matrik program yang perlu disinkronisasikan dalam implementasinya di lapangan, ujar Sumerta.</p> <p style="text-align: justify;">Sumerta menyerukan, ada delapan kabupaten/kota dan satu kota kotamadya yang telah melegalkan Perda RTRW. Adapun delapan kabupaten/ kota dan satu kota kotamadya tersebut dimasukan ke dalam klaster A, klaster B, dan klaster C. Kabupaten/kota yang masuk kedalam klaster A yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Jembrana. Sedangkan kabupaten/kota yang masuk ke dalam klaster B yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bulelelng, dan Kabupaten Klungkung. Dan kabupaten/kota yang menduduki klaster C yaitu Kabupaten Karangasem, dikarenakan Kabupaten Karangasem tidak termasuk Kawasan Strategis Nasional (KSN).</p> <p style="text-align: justify;">Yang menjadi kelompok sasaran, ditargetkan sebanyak 60 Peserta terdiri dari unsur Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meliputi, Satker-Satker (APBN) bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Bali, Satker DAK bidang Sanitasi kabupaten/kota, Satker DAK bidang Air Minum di kabupaten/kota, Satker PIP kabupaten/kota di Provinsi Bali, Satker PPIP kabupaten/kota di Provinsi Bali, Satgas Perencanaan dan Pengendalian bidang Cipta Karya kabupaten/kota, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya Provinsi Bali.(Krisna_RandalBali/bns)</p>