Untuk meningkatkan sinergi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran tahun 2015 serta meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.02/2014 tentang penyusunan dan penelahaan RKAKL dan Peraturan Menteri Keuangan No 07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Evaluasi Anggaran Tahun 201

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/09/IMG_6494.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Untuk meningkatkan sinergi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran tahun 2015 serta meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.02/2014 tentang penyusunan dan penelahaan RKAKL dan Peraturan Menteri Keuangan No 07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Evaluasi Anggaran Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 03/SE/M/2014 tentang mekanisme<i>review</i>usulan revisi anggaran, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penelitian Anggaran/review RKAKL Tahun 2015 dan Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, di Surabaya, (29/8/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko menyampaikan bahwa para Kasatker dan Kepala Balai dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum harus dapat memahami betul pentingnya proses penelitian anggaran dan pengawasan Inspektoral Jenderal. Kedepannya pengawasan internal akan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya terutama pada proses perencanaan program dan anggaran, dokumen pelaksanaan dan dokumen evaluasi, kata Agoes.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, Agoes juga menjelaskan bahwa hasil Konreg Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 mencapai Rp. 110 triliun telah diteruskan pada mekanisme Musrenbang tapi memang tidak semua usulan program dan penganggaran dapat terakomodir, sehingga perlu dibuat urutan prioritas dengan mensinkronkan dengan RPJM Nasional, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, dan tentunya kesiapan<i>readiness criteria</i>seperti hasil FS, DED, kesiapan lahan dan lainnya.</p> <p style="text-align: justify;">Kedepannya Agoes berharap agar para Kasatker dan Kepala Balai dapat meningkatkan kinerja pelaporan baik itu laporan pelaksanaan (triwulan), laporan Keuangan (semesteran) dan tentunya selalu<i>mengupdate</i>progres dengan e-monitoring online serta data aset (BMN) harus akurat. Kualitas pelaporan harus ditingkatkan sehingga LAKIP Kementerian Pekerjaan Umum akan semakin baik dan Laporan Keuangan dapat WTP tanpa pengecualian, harap Agoes.</p> <p style="text-align: justify;">Acara ini diikuti oleh seluruh Satker dan Kepala Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten. (Eko Febrianto/RandalJatim/ari)</p> <p style="text-align: justify;"><b></b></p>