Kementerian PU Tetapkan 62 kawasan kumuh prioritas di 62 kabupaten/kota dengan total luas 1.131,42 Ha. Dari jumlah tersebut sudah ada 15 kawasan kumuh prioritas ditangani, namun masih belum terpadu. Karena itu Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan penajaman kegiatan TA 2015 dengan mengacu pada

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/09/workshop-keterpaduan-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Kementerian PU Tetapkan 62 kawasan kumuh prioritas di 62 kabupaten/kota dengan total luas 1.131,42 Ha. Dari jumlah tersebut sudah ada 15 kawasan kumuh prioritas ditangani, namun masih belum terpadu. Karena itu Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan penajaman kegiatan TA 2015 dengan mengacu pada keterpaduan program dan penanganan kawasan kumuh.</p> <p style="text-align: justify;">Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, mengungkapkan saat ini telah disusun daftar kawasan kumuh di 415 kabupaten/kota yaitu terdiri dari 3.193 kawasan Kumuh dan total luasan 34.800 Ha. "Tantangan menuju kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019 yaitu belum tersedianya data dan informasi yang akurat di setiap daerah. Padahal target RPJMN tahun 2015-2019 kita akan menghabiskan kawasan kumuh sampai 0%," ungkap Imam dalam Workshop Keterpaduan Program dan Penelitan RKA K/L Tahun 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Jakarta, Selasa (02/09/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Imam menambahkan, kesepakatan penangan kawasan kumuh tahun 2015 menjadi salah satu data pendukung untuk menilai pengalokasian anggaran untuk mendanai kegiatan strategis nasional. Ironisnya, penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah belum diimbangi dengan kemampuan Pemda dalam hal kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaan.</p> <p style="text-align: justify;">Penanganan kawasan kumuh menurut Imam tidak dapat berdiri sendiri, perlu dilakukan secara masif, berkelanjutan dan terpadu. Untuk mewujudkan kawasan kumuh yang terpadu dan berkelanjutan diperlukan kesepakatan bersama bahwa kawasan-kawasan kumuh yang akan ditangani bersama beserta model penanganannya.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu target RPJMN III Tahun 2015-2019 yaitu menyediakan infrastruktur yang layak di bidang permukiman.</p> <p style="text-align: justify;">"Infrastruktur tersebut adalah terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan indikator meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% sanitasi layak menjadi 100 %, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel dengan indikator berkurangnya proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0%," ungkap Antonius.(ari/bcr)</p> <p style="text-align: justify;"></p>