Dalam rangka menyusun Sistem Manajemen Kinerja, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan Kegiatan Pengembangan Standar Kinerja Unit dan SDM Mendukung Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Ditjen Cipta Karya. Tujuan dari kegiatan yaitu menjaring informasi dari jajaran manajemen pembuat keputusan terha

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/09/rapat-koordinasi-gede.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka menyusun Sistem Manajemen Kinerja, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan Kegiatan Pengembangan Standar Kinerja Unit dan SDM Mendukung Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Ditjen Cipta Karya. Tujuan dari kegiatan yaitu menjaring informasi dari jajaran manajemen pembuat keputusan terhadap proses penyelarasan yang masih dilakukan dan menjadi referensi dalam proses penyusunan Renstra tahun 2015-2019 khususnya dalam membentuk indikator kinerja yang terukur melalui penggunaan<i>Balace Score Card</i>(BSC).</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Sesditjen yang diwakili oleh Plh. Direktur Bina Program, Dwityo A. Soeranto dalam Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, di ruang Rapat Ditjen Cipta Karya, Senin (08/09/2014). Peserta sosialisasi yaitu seluruh Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Ditjen Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menjelaskan, SMK dalam sistem pemerintahan merupakan integrasi sistem perencanaan, pemprogaman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selama ini SMK belum mengkaitkan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerja organisasinya, kata Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Melalui Permen PAN dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Road MAP Reformasi Birokrasi 2010-2014 dapat disampaikan bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, diharapkan pada akhir tahun 2014 telah ada sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi terukur. Pada konsep SMK yang baru, baik organisasi maupun individu/pegawai akan memiliki siklus kinerja yang sama yang dimulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran, evaluasi hingga pelaporan kinerja.</p> <p style="text-align: justify;">Merujuk hal tersebut, Direktorat Bina Program berinisiatif menyusun SMK di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang dimulai tahun 2013 dengan progres berupa tersusunnya Pedoman Sistem Manajemen Kinerja yang menggunakan BSC sebagai alat ukur kinerja. Selanjutnya pedoman ini ditindaklanjuti di tahun 2014 dengan melakukan penyelarasan indikator kinerja organisasi terhadap indikator kinerja seluruh individu di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan perancangan sistem aplikasi sederhana yang<i>user friendly</i>," ungkap Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo berharap output dari kegiatan sosialisasi ini adanya masukan dari peserta terhadap proses penyusunan SMK.(ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>