UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan data dan informasi yang semestinya harus diklasifikasikan dengan jelas. Ditjen Cipta Karya menggalang masukan dari stakeholder media di lampung dalam rangka penyusunan strategi komunikasi ke depan. Hal tersebut diungkapka

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/09/lampung-fgd-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan data dan informasi yang semestinya harus diklasifikasikan dengan jelas. Ditjen Cipta Karya menggalang masukan dari stakeholder media di lampung dalam rangka penyusunan strategi komunikasi ke depan.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Permukiman E. Sunandar Rachman dalam Focus Group Discussion (FGD), di Lampung, (18-19/09/2014). Mana saja data serta informasi yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala atau sesuai dengan permintaan masyarakat itu sendiri. Namun ada juga data dan informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia, dan bukan konsumsi publik, jelas Sunandar.</p> <p style="text-align: justify;">Sunandar menyatakan penyusunan strategi komunikasi Cipta Karya harus dilakukan dalam suatu kerangka menyeluruh dengan mempertimbangkan latar belakang, kondisi eksisting, strategi pembangunan kewilayahan yang lebih luas serta membentuk dan meningkatkan Citra Positif Ditjen Cipta Karya di mata publik yang dilakukan dengan cermat.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara PPK Randal Lampung Tommy Permadhi menyampaikan dalam FGD diperlukan masukan dari berbagai media agar aktifitas yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya maupun Satker dan stakeholder di daerah mendapatkan pemahaman serta gambaran pengetahuan yang lebih baik.</p> <p style="text-align: justify;">Tommy berharap dengan adanya kesempatan FGD Penyusunan Strategi Komunikasi Cipta Karya di Provinsi Lampung, diharapkan dapat menciptakan iklim komunikasi bidang Cipta Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kerjasama pusat dan daerah yang berbasis pada prinsip Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p style="text-align: justify;">Kerjasama yang baik antara Ditjen Cipta Karya, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Bidang Pemukiman dengan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan Stakeholder serta media menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, tutup Tommy. (Ranu-Randal Lampung/ari)</p>