Indonesia menjawab tantangan di bidang infrastruktur permukiman dengan mengurangi kawasan kumuh hingga 0% pada tahun 2019 melalui Hari Habitat 2014. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Hadi Sucahyono saat mengisi acara Talk

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/10/pak-hadi-RRI-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Indonesia menjawab tantangan di bidang infrastruktur permukiman dengan mengurangi kawasan kumuh hingga 0% pada tahun 2019 melalui Hari Habitat 2014.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Hadi Sucahyono saat mengisi acara Talk Show Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 4, di Jakarta, Selasa (30/09/2014). Tema Dialog tersebut mengenai Voices for Slums yang artinya aspirasi dari masyarakat permukiman kumuh.</p> <p style="text-align: justify;">Hadi menjelaskan, untuk kawasan kumuh baik di atas tanah legal <i>(slum area)</i> maupun di atas tanah illegal (<i>squatter), </i>akan terus berkembang apabila tidak ada upaya penanganan yang serius dalam persoalan ini. Tantangan di depan mata semakin jelas, pemerintah harus mengelola kawasan kumuh tersebut dengan kebijakan yang tepat serta program-program yang terukur. Dalam penyelesaian persoalan kumuh ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU berperan dalam menangani kawasan kumuh dengan melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan, ungkap Hadi.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam RPJMN ke-2, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas.<i> </i></p> <p style="text-align: justify;">Hadi mengungkapkan menjawab tantangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).</p> <p style="text-align: justify;">"Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan insfrastruktur.<b> </b>Untuk kawasan kumuh menurut data Susenas 2011, luasan kawasan kumuh tersisa sebesar 12,75% atau menurun 8,18% dari kondisi tahun 1993," kata Hadi.</p> <p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target 100-0-100 dengan menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh hingga 0%, sekitar Rp. 171 triliun yang diharapkan dari APBN sebesar Rp. 22,4 triliun.</p> <p style="text-align: justify;">Hadi menambahkan desain lain yang disiapkan dalam penanganan kumuh, akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota KSN yang akan ditangani secara terpadu. "Dalam mencapai target 100-0-100, mengingat keterbatasan APBN dan sumber daya, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta maupun masyarakat dan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dalam rangka Hari Habitat Dunia 2014 adalah mencari/menyeleksi orang-orang peduli terhadap lingkungan permukiman dari berbagai kalangan termasuk kalangan mahasiswa," tutup Hadi.(ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>