Satker Randal PIP Sultra menggelar Workshop Keterpaduan SPPIP,RPKPP, RPIJM, dan MP Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Kendari, Senin (29/09/2014). Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta, terdiri atas unsur Bappeda dan Dinas PU Provinsi Sultra, tim Satgas Randal Provinsi Sult

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/10/SULBAR-Workshop-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satker Randal PIP Sultra menggelar Workshop Keterpaduan SPPIP,RPKPP, RPIJM, dan MP Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Kendari, Senin (29/09/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta, terdiri atas unsur Bappeda dan Dinas PU Provinsi Sultra, tim Satgas Randal Provinsi Sultra, Bappeda dan Dinas PU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sultra dan Satker bidang Ke-Cipta Karya-an pada Dinas PU Provinsi Sultra.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Boy Ihwansyah mengatakan, Kabupaten/Kota Strategis Nasional menjadi fokus bahasan utama untuk menghasilkan keterpaduan program Cipta Karya. Untuk itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota, khususnya Kabupaten/Kota Strategis Nasional untuk bersama-sama dalam mendorong penanganan kawasan-kawasan yang dijadikan kawasan penanganan terpadu. "Untuk mewujudkan hal tersebut, kabupaten/kota perlu mendahulukan penyiapan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti SPPIP, RPKPP, RISPAM dan RTBL yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah," kata Boy.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara Kasubdit Data dan Informasi Bina Program Sri Murni Edi mengatakan bahwa ada tiga Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang terpilih yang masuk program prioritas nasional yaitu Kota Kendari, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka.</p> <p style="text-align: justify;">"Untuk tahun 2016 diharapkan seluruh kabupaten/kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara sudah menyusun dokumen perencanaan bidang Cipta Karya karena pogram ini tidak hanya untuk 3 kabupaten/kota saja tetapi di beri juga kesempatan untuk daerah lainnya, tutup Sri.(Eny-Randal/ari)</p>