Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto optimis akan berhasil membenahi permukiman kumuh pada tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan saat menjadi narasumber bersama Human Settlement Officer UN Habitat Bruno Dercon dalam acara Talk Show di MetroTV, Jakarta, Jumat (03/10/2014). Menurut data, hingg

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/10/metro-tv-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto optimis akan berhasil membenahi permukiman kumuh pada tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan saat menjadi narasumber bersama Human Settlement Officer UN Habitat Bruno Dercon dalam acara Talk Show di MetroTV, Jakarta, Jumat (03/10/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Menurut data, hingga Agustus 2014, terdapat 34,4 juta jiwa masyarakat yang masih tinggal di kawasan kumuh, mereka tersebar di 3.201 kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Menteri PU mengakui pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mengurai permukiman kumuh, oleh karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak.</p> <p style="text-align: justify;">Kementerian PU sebagai salah satu <em>stakeholder</em> yang ikut menyelesaikan masalah permukiman kumuh, hendaknya ada keterlibatan dari kementerian lain seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Bappenas, dan Kementerian LH. Kita punya program bersama, pemerintah saja tidak cukup. Masyarakat di kawasan kumuh juga harus berpartisipasi, selain itu juga dunia usaha, LSM hingga akademisi juga harus dilibatkan, ungkap Djoko.</p> <p style="text-align: justify;">Djoko mengungkapkan pembangunan permukiman dan perkotaan dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang seperti bonus demografi, perubahan iklim dan desentralisasi. Dalam penjelasannya, bonus demografi di Indonesia menunjukan proporsi penduduk produktif yang lebih besar.</p> <p style="text-align: justify;">Hal ini memunculkan peluang dengan kreasi dan inovasi teknis tepat guna dari kelompok muda, termasuk terciptanya program kreatif dalam pembangunan permukiman perkotaan, jelas Djoko.</p> <p style="text-align: justify;">Namun, tambah Djoko, di sisi lain meningkatnya jumlah penduduk maka beban pemerintah dalam penyediaan infrastruktur permukiman akan semakin besar dan kebutuhan lahan untuk permukiman juga akan semakin besar. Hal tersebut memerlukan upaya dalam rangka penyediaan infrastruktur permukiman dan strategi untuk penyediaan lahan permukiman khususnya di perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Penanganan permukiman kumuh telah dilakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Solo dan Surabaya, hasilnya cukup baik. Kuncinya adalah mengikutsertakan masyarakat dan <em>stakeholder</em>. Jika hanya ditangani pemerintah tidak akan mampu. Untuk itu, masyarakat perlu diberdayakan dan diberikan pemahaman. Dari contoh penanganan permukiman kumuh tersebut, pemerintah hanya mengeluarkan dana sebesar 60% dan sisa 40% adalah dari masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">Kota yang berhasil membenahi kawasan kumuh adalah kota-kota yang walikotanya aktif terjun ke masyarakat, untuk mengajak dan memberikan pemahaman ke masyarakat untuk menjaga lingkungannya, tambah Djoko. (ari)</p>