Perubahan paradigma pembangunan yang dilaksanakan melalui pendekatan otonomi daerah telah mendorong perubahan dan dinamika tata kelola di Indonesia, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah serta pelayanan umum kepada masyarakat termasuk dalam bidang ke-Cipta Karya-a

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/10/lampung-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Perubahan paradigma pembangunan yang dilaksanakan melalui pendekatan otonomi daerah telah mendorong perubahan dan dinamika tata kelola di Indonesia, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah serta pelayanan umum kepada masyarakat termasuk dalam bidang ke-Cipta Karya-an. Hal tersebut telah membawa konsekuensi perubahan kewenangan dalam hal perencanaan dan pemrograman pembangunan di daerah dimana provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan latar belakang dan kondisi eksisting daerah, keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Heru Wahyudi, dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Program Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2015, Rabu (8/10/14), di Bandar Lampung.</p> <p style="text-align: justify;">Heru menjelaskan adapun yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas kegiatan antara lain jumlah penduduk pengguna, luas wilayah yang ditangani, tingkat kesiapan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang, perhatian pemerintah daerah setempat, ketersediaan anggaran, serta dampak positif yang menyertainya. Penyusunan prioritas kegiatan ini perlu dilakukan dan disepakati secara bersama, serta dituangkan ke dalam suatu kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: justify;">"Idealnya, kegiatan-kegiatan yang akan dianggarkan adalah kegiatan yang sudah dinilai benar-benar layak untuk didanai, baik dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pemanfaatannya serta disiapkan/disusun secara idealnya dua tahun anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga usulan kegiatan yang dihasilkan terencana/terprogram dengan baik serta siap untuk dianggarkan pembangunannya pada tahun berikutnya," kata Heru.</p> <p style="text-align: justify;">Heru menegaskan pelaksanaan rapat koordinasi ini diarahkan untuk menyamakan persepsi dan menjaring aspirasi kabupaten/kota terkait program pembangunan dalam rangka keberlanjutan dan kelangsungan investasi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya serta penggalangan berbagai sumber pendanaan dimana pembangunannya dilaksanakan oleh kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan keterpaduan program dan anggaran diharapkan dapat menciptakan hasil pembangunan bidang Cipta Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kerjasama pusat dan daerah yang berbasis pada prinsip pengembangan wilayah secara berkelanjutan. "Kerjasama yang baik antara Bidang Pemukiman dan Bagian Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan Stakeholder di Kabupaten/Kota menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini," tutup Heru. (Geri-Randal Lampung/ari)</p>