Aparat Pokja ULP di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Pusat maupun Provinsi akan diajarkan bagaimana mengisi tahap-tahap prakontrak dan selanjutnya hingga tahap penandatanganan kontrak ke dalam sistem e-Procurement Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai dengan pengembangan terbaru. Diharapkan

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/11/lampung-emon-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Aparat Pokja ULP di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Pusat maupun Provinsi akan diajarkan bagaimana mengisi tahap-tahap prakontrak dan selanjutnya hingga tahap penandatanganan kontrak ke dalam sistem e-Procurement Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai dengan pengembangan terbaru. Diharapkan, selepas kegiatan ini Satker dan Pokja ULP sudah siap untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tahun 2015, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat kualitas dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas pelaksanaan.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Heru Wahyudi saat membuka Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 di Lampung, Senin (27/10/2014).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">"Kegiatan tahun 2014 terindikasi masih terdapat Kepala Satker yang tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap data e-Monitoring yang diupload ke dalam sistem online, sehingga mengakibatkan terpengaruhnya seluruh data progres kegiatan Ditjen Cipta Karya karena satu atau dua Satker yang mengirimkan data yang salah, antara lain pagu yang tidak sesuai dengan pagu revisi yang terbaru, maupun pagu nol," tutur Heru.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Heru menjelaskan, jenis pengadaan yang salah, dimana paket swakelola tercantum sebagai paket kontraktual dan sebaliknya. Tahapan pengadaan yang tidak diupdate, sehingga paket-paket yang telah terkontrak masih tercantum sebagai belum lelang atau proses lelang, serta progres fisik maupun keuangan yang tidak diupdate.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Sementara, mengenai keterbukaan publik, Heru mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Pekerjaan Umum sebagai badan publik wajib untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, dengan pengecualian untuk beberapa informasi tertentu. Namun dengan adanya keterbukaan informasi tersebut maka semakin besar tantangan yang dihadapi.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">"Oleh karena itu melalui workshop ini diharapkan SatkerSatker di lingkungan Ditjen Cipta Karya dapat memahami informasi mana saja yang dapat dibuka dan yang dikecualikan," harap Heru. (Methariska Randal Lampung/bns)</p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;