Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya, ketentuan jenis dan mutu pelayanan yang menjadi standar pelayanan minimal, telah diatur dalam Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai pengganti da

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/11/bali-SPM-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya, ketentuan jenis dan mutu pelayanan yang menjadi standar pelayanan minimal, telah diatur dalam Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai pengganti dari Permen PU No. 14/PRT/M/2010 yang telah habis masa berlakunya.<span style="line-height: 1.5em;"></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya Edward Abdurrahman saat membuka Sosialisasi dan Perumusan Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 di wilayah Kalimantan dan Sumatera Selatan di Denpasar, Senin (27/10/2014).<span style="line-height: 1.5em;"></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">"SPM bidang PU termasuk bidang Cipta Karya menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sehingga Pemda dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman bidang Cipta Karya harus memenuhi SPM," tutur Edward.<span style="line-height: 1.5em;"></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Edward menuturkan, pembangunan dalam RPJMN ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perkonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.<span style="line-height: 1.5em;"></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 salah satunya juga menyebutkan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur dasar, Ditjen Cipta Karya saat ini sedang menyusun konsep Rencana Strategi untuk tahun 2015-2019, dan yang diarahkan kepada konsep keterpaduan Cipta Karya dengan pencapaian program jangka menengah yang dikenal dengan target 100-0-100. Sesuai dengan dokumen RPJMN 2015-2019, target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah akses pelayanan air minum 100%, pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, dan akses pelayanan sanitasi 100%.<span style="line-height: 1.5em;"></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">"Adapun untuk tingkat nasional, capaian pada tahun 2013 untuk akses pelayanan air minum yang layak baru mencapai 67,73%, capaian penanganan permukiman yang tidak layak masih sebesar 10%, serta capaian akses pelayanan sanitasi yang layak sebesar 59,7%, tutup Edward. (Kris_RandalBali/bns)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> &nbsp;