Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Sinkronisasi Program Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan TA 2016, di Kabupaten Banjar, Kamis (8-09-2016). Kegiatan dihadiri Bappeda, SKPD terkait Bidang

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Sinkronisasi Program Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan TA 2016, di Kabupaten Banjar, Kamis (8-09-2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> Kegiatan dihadiri Bappeda, SKPD terkait Bidang Cipta Karya, Satgas RPIJM Kabupaten/Kota, dan para Kepala Satker serta PPK di lingkungan Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kabid Bina Marga GT. Tahmid mengatakan, pada Bulan April 2016 telah diselenggarakan rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui identifikasi isu-isu strategis masing-masing wilayah serta kebutuhan penanganannya untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Dari identifikasi usulan 2018, pada dokumen RPIJM Kabupaten/Kota terdapat usulan sebesar Rp. 464.9 Miliar yang tersebar di 13 kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk itu Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu segera melaksanakan sinkronisasi program tahun 2018 untuk melakukan verifikasi usulan program tahun 2018 beserta kriteria kesiapannya (<em>readiness criteria</em>) berbasiskan pada RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya dalam rangka persiapan Pra Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bulan Februari Tahun 2017, jelas Tahmid.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama Kasatker Randal Provinsi Kalimantan Selatan Patmo mengingatkan agar paket-paket pekerjaan tahun 2017 yang memungkinkan dilelang sesegera mungkin diproses sehingga pada bulan Januari 2017 nanti bisa dilakukan penandatanganan serentak seperti pada awal 2016 lalu.(Randal Kalsel/ari)</p>