Satuan Kerja Perancangan dan Pengendalian program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun di Palangkaraya, (18/11/2014). Acara Workshop ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh PPK Satuan Kerja

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/12/kalsel-evaluasi-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perancangan dan Pengendalian program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun di Palangkaraya, (18/11/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Acara Workshop ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh PPK Satuan Kerja Perancangan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Permukiman Endy.</p> <p style="text-align: justify;">Endy mengingatkan bahwa penyelenggaraan infrastruktur Bidang Cipta Karya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, merupakan tanggung jawab bersama, yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.</p> <p style="text-align: justify;">Di akhir tahun anggaran ini, semua kegiatan atau program yang telah direncanakan kita monitoring perjalanannya dengan melaksanakan evaluasi di akhir tahun ini, oleh karena itu, kami menghimbau para peserta workshop untuk segera menuntaskan semua kegiatan di tahun 2014 sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disepakati, kata Endy.</p> <p style="text-align: justify;">Endy menjelaskan melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah. Provinsi Kalimantan Tengah akan memulai keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya di tahun 2015 2019 di Kabupaten Sukamara. Pembangunan di Sukamara akan difokuskan pada satu kawasan untuk 4 sektor ke-Cipta Karya-an yaitu pembangunan jaringan air minum, fasilitasi penanganan masalah persampahan, penataan kawasan kumuh, pembangunan jalan lingkungan melalui dana APBN 2015 dan berlanjut sampai dengan tahun 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Khusus untuk Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK), yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, budaya, dan lingkungan, ungkap Endy.</p> <p style="text-align: justify;">Endy menambahkan sebagai upaya dalam memadukan sumber pendanaan pemerintah yang terdiri dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, sumber pendanaan swasta berupa kerjasama Pemerintah Swasta (KSK) dan <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR), dan masyarakat melalui kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat. Maka sangat diharapkan Satgas RPI2-JM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk segera menyusun dan me<i>riview </i>dokumen RPI2-JM serta terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui Satker Sektor Bidang Cipta Karya, untuk mematangkan program kegiatan Bidang Cipta Karya 5 tahun kedepan, tutup Endy. (Joko Hendy H. Randal Kalteng/ari)</p>