Dalam rangka menyamakan persepsi guna meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya men

<p style="text-align: justify;">Dalam rangka menyamakan persepsi guna meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya menggelar<em>Focus Group Discussion</em>(FGD) selama dua hari, yang dimulai Senin (5-6/09/2016) di Padang.</p> <p style="text-align: justify;"></p> Acara ini mengundang Satuan Kerja di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. <p style="text-align: justify;">Kepala Subdit Keterpaduan Pemantauan dan Evaluasi, Joerni Makmoerniati mengungkapkan, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Joerni menjelaskan bahwasanya laporan kinerja memiliki tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu, komponen penilaian implementasi SAKIP, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa indikator, yakni perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja dengan bobot 25 %, pelaporan kinerja dengan bobot 15%, evaluasi kinerja dengan bobot 10% dan capaian kinerja dengan bobot 20%. (rjp/randalsumbar/ari)</p>