Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bali menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Akhir Tahun 2014, di Kota Denpasar, selama 2 hari (25- 26/11/2014). Tujuan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya Th.2013 di Pr

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2014/12/bali-gede.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bali menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Akhir Tahun 2014, di Kota Denpasar, selama 2 hari (25- 26/11/2014).</p> <p style="text-align: justify;">Tujuan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya Th.2013 di Provinsi Bali baik yang dilaksanakan di Provinsi maupun di kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: justify;">Yang hendak dicapai dari kegiatan ini, Mengevaluasi kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan dan potensi masalah terkait pelaksanaan ke-Cipta Karya-an tahun 2014, tersedianya data kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2014 baik oleh sektor tingkat provinsi maupun para SKPD di Kabupaten/Kota, Evaluasi realisasi kegiatan yang didanai melalui DDUB bidang Cipta Karya sebagai wujud keterpaduan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Evaluasi Realisasi RPIJM secara komprehensif termasuk kinerja, tutur Kepala Satuan Kerja Randal PIP Provinsi Bali Dewa Ayu Puspa Dewi, saat membuka acara workshop Evaluasi Akhir Tahun 2014.</p> <p style="text-align: justify;">Puspa mengatakan, kegiatan Ditjen Cipta Karya di Provinsi Bali dalam tahun 2014 meliputi 18 Satker yang terdiri dari 5 Satker Provinsi (Satker PKP, PBL, PLP, PKPAM dan RANDAL) dan 13 Satker PIP Perkotaan dan Perdesaan yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota dengan total alokasi biaya Rp<b>.</b><b> <strong>399</strong></b> miliar bersumber dari APBN dan PHLN.</p> <p style="text-align: justify;">Disamping itu terdapat pula kegiatan pembangunan infrastruktur sektor Air Minum dan Sanitasi yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk sektor Air Minum dengan total alokasi dana Rp. <strong>8</strong><strong> miliar</strong><strong> </strong>terdiri dari Dana Pusat Rp. <strong>7</strong><strong> miliar </strong>dan pendamping (APBD) Rp. <strong>793.008</strong>.000. Sedangkan untuk sektor Sanitasi dengan total alokasi dana Rp. <strong>9</strong> miliar terdiri dari Dana Pusat Rp. <strong>8</strong><strong> miliar </strong>dan pendamping (APBD) Rp. <strong>840.323</strong><b>.</b>000, tutur Puspa.</p> <p style="text-align: justify;">Puspa menambahkan, progres kegiatan bidang Cipta Karya (reguler) sampai pertengahan November 2014 sesuai dengan Laporan e-Monitoring adalah, realisasi fisik <strong>79,52</strong><b>%</b> lebih kecil dari target rencana 84.85% dan realisasi Keuangan <strong>71,80</strong><b>%</b> lebih kecil dari target rencana 85.82%. Sedangkan untuk kegiatan DAK, dalam penyampaian laporan secara <i>online</i> emonitoring belum berjalan sesuai harapan, baik dari kontinuitas dan kedisiplinan pelaporan maupun kesiapan petugasnya sehingga data laporan online menjadi tidak <i>valid </i>. Hal ini menjadi catatan bagi pimpinan Instansi terkait untuk lebih serius melaksanakannya. Melalui workshop ini kita bersama-sama melakukan evaluasi dan merancang langkah-langkah dalam rangka percepatan dalam pencapaian realisasi sampai akhir tahun 2014, tambah Puspa. (Krisna_RandalBali/ari)</p>