Seiring akan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan TA 2014 di setiap kabupaten/kota, Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Tahun 2014 di Makassar Kamis (27/11/2014). Sekretaris Dinas

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/01/sulsel-evaluasi-bsr.jpg"></a>Seiring akan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan TA 2014 di setiap kabupaten/kota, Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Tahun 2014 di Makassar Kamis (27/11/2014). <span style="line-height: 1.5em;">Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Sumi Herisa Sikki mengatakan pembangunan bidang Cipta Karya merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan.</span> <div id="beritanya"> Sumi menjelaskan, perencanaan pembangunan sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari 4 tahapan yakni, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Karena apa yang telah dilaksanakan selanjutnya di evaluasi sehingga dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul serta penyelesaiannya. "Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat baik secara online maupun turun langsung ke lapangan, dan dikoordinir oleh Satker Randal sebagai perpanjangan kewenangan Cipta Karya. Sistem yang telah dibangun ini patut kita dukung bersama baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dimana setiap tahap pelaksanaan kegiatan diharapkan adanya peran aktif dari kabupaten/kota mulai dari proses perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi," tutur Sumi. Sementara, PPK Randal Sulsel Syarif Sarebong menambahkan evaluasi akhir tahun ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan pelaporan, dimana Kepala Satuan Kerja harus mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Penyusunan Laporan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan berdasarkan indikator keberfungsian, kesesuaian dan berkelanjutan serta manfaatnya bagi masyarakat. "Bagaimana kita ketahui bersama masih banyak hasil pembangunan ke-Cipta Karya-an yang telah dibangun namun belum memiliki indikator sehingga dapat dipastikan belum dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat sebagai target outcome dan benefitnya," kata Syarif. Syarif mengungkapkan, beberapa kabupaten/kota yang memiliki keaktifan serta progres mencapai 100% untuk tahun 2014 diantaranya untuk kegiatan PPIP diraih oleh Kabupaten Sidrap dengan keuangan 100 % dan fisik 93,9 %. Selanjutnya, untuk kegiatan P2KP diraih oleh Kota Parepare yaitu keuangan 100% dan fisik 100%. Untuk kegiatan Pamsimas diraih oleh Kabupaten Sidrap dengan keuangan 84,15%, fisik 57,49%. Sedangkan untuk kegiatan PISEW RISE diraih oleh Kabupaten Enrekang dengan progres keuangan 69,43%, fisik 73,59%. Serta untuk kegiatan Sanimas di Provinsi Sulsel hanya terdapat di Kota Makassar yaitu dengan keuangan 74,64%, fisik 51,3%. Lebih lanjut, Syarif mengutarakan, petugas pelaporan e-Monitoring untuk tingkat keaktifan pengiriman data melalui media elektronik atau e-Monitoring diraih oleh Juli Nurul dari Kota Makassar, Maemuna dari Kabupaten Pinrang dan Edwin Taufiq dari Kabupaten Bantaeng. Sedangkan untuk tingkat pelaporan dibidang keuangan SAI diraih oleh M. Iqra dari Kabupaten Pangkep, Isjana dari Kabupaten Wajo, dan Irman dari Kabupaten Bantaeng. "Penghargaan ini sebagai motivasi bagi kabupaten/kota yang lain untuk keaktifan dan tepat waktu dalam pengiriman laporan kepada Satker Randal setiap bulannya," tutup Syarif.(Jamal Randal Sulsel/bns) &nbsp; </div>