Saat ini kawasan perkotaan menjadi episentrum pertumbuhan yang dihadapkan pada berbagai persoalan aktual yang kompleks dan mengancam keberlanjutannya di masa yang akan datang. Berbagai permalahan timbul khususnya terkait degradasi lingkungan akibat dari pembangunan perkotaan yang dilakukan tanpa mem

<p style="text-align: justify;">Saat ini kawasan perkotaan menjadi episentrum pertumbuhan yang dihadapkan pada berbagai persoalan aktual yang kompleks dan mengancam keberlanjutannya di masa yang akan datang. Berbagai permalahan timbul khususnya terkait degradasi lingkungan akibat dari pembangunan perkotaan yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Adjar Prajudi dalam kegiatan Lokalatih Forum Komunitas Hijau, di Surakarta, Senin (5/09/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Langkah-langkah efektif menuju arah pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi suatu solusi dalam menjawab tantangan perkotaan untuk menahan laju kerusakan lingkungan. Sudah seyogyanya menempatkan agenda keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, tutur Adjar.<strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 26 tahun 2007 terkait dengan pemenuhan ruang terbuka hijau. Dalam program ini terdapat delapan atribut kota hijau, yaitu<em>Green Planning &amp; Design</em>,<em>Green Building</em>;<em>Green Open Space</em>;<em>Green Waste</em>;<em>Green Water</em>; Green Transportation; Green Energy; dan<em>Green Community</em>. Kota Hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu dan bangunan hijau, serta mensinergikan partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau.</p> <p style="text-align: justify;">Adjar menjelaskan, hingga tahun kelima pelaksanaan program ini, telah ada 165 kabupaten/kota yang menjadi anggota P2KH untuk menyusun Rencana Aksi Kota Hijau, Masterplan ruang terbuka hijau, dan peta komunitas hijau. Serta telah membentuk Forum Komunitas Hijau, menyelenggarakan festival dan aksi kota hijau, serta melaksanakan penataan fisik kawasan hijau di setiap kotanya.</p> <p style="text-align: justify;">Kota hijau dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun juga peran serta dari Forum Komunitas Hijau (FKH) untuk mengembangkan aktivitas perkotaan berbasis masyarakat, terang Adjar.</p> <p style="text-align: justify;">Komunitas hijau atau<em>Green Community</em>juga merupakan salah satu atribut dari ke-delapan atribut kota hijau, sehingga tidak diragukan lagi keberadaan komunitas memiliki signifikansi positif terhadap terwujudnya kota hijau. Terlebih antusiasme dan semangat yang dimiliki oleh komunitas juga dipercaya menjadi motor penggerak terciptanya kota-kota hijau di Indonesia. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah pemahaman yang baik mengenai kondisi kotanya masing-masing oleh para pemangku kepentingan. Kepekaan terhadap isu-isu perkotaan dibutuhkan guna menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi kotanya. Dengan begitu perwujudan kota hijau di Indoneisamenjadi lebih efektif dan efisien.</p> <p style="text-align: justify;">Adjar menegaskan, bahwa perwujudan kota hijau yang berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Tak terkecuali komunitas yang memiliki peran strategis dalam menggerakan masyarakat untuk turut menjaga lingkungan perkotaannya.</p> <p style="text-align: justify;">Diharapkan melalui lokalatih ini perwakilan Forum Komunitas Hijau dari masing-masing Kota/Kabupaten dapat memahami substansi serta praktek yang dilakukan sehingga peserta mampu untuk memahami isu-isu perkotaan dan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan kotanya, tutur Adjar.(adk)</p>