Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan workshop Konsolidasi Data Bidang Infrastruktur Permukiman Tengah Tahun, di Makassar Kamis (28/07/2016).Tujuan dari workshop yaitu dalam rangka konsolidasi data Bidang Infrastruktu

Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan workshop Konsolidasi Data Bidang Infrastruktur Permukiman Tengah Tahun, di Makassar Kamis (28/07/2016).Tujuan dari workshop yaitu dalam rangka konsolidasi data Bidang Infrastruktur Permukiman baik data perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pada Satuan Kerja Provinsi, DAK Bidang Air Bersih dan Sanitasi. <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Randal PIP Provinsi Sulsel Syarif Sarebong menjelaskan, perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut, sehingga dapat diwujudkan secara efektif dan efesien.</p> <p style="text-align: justify;">Selanjutnya pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dievaluasi agar dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul serta dapat dicari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu hasil evaluasi akan sangat bermanfaat bagi masukan dan perbaikan perencanaan ke depan, tutur Syarif.</p> <p style="text-align: justify;">Lanjut Syarif selain untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana melalui proses yang terpadu/terintergrasi, partisipatif, dan terkendali sangat diperlukan adanya kerjasama pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini sangat berkepentingan melakukan fasilitas dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram bersama dengan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan kemitraan dunia usaha dan masyarakat baik yang dibiayai melalui APBN, APBD, swasta ataupun masyarakat serta pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya yang teralokasi di tahun berjalan.</p> <p style="text-align: justify;">Syarif menegaskan, saat ini data perencanaan sebagai ujung tombak dalam pemasukan data dan usulan maka diminta keaktifan petugas SIPPa dalam mengupdate data pada aplikasi, untuk menyelesaikan data readiness criteria tahun 2017 yang harus segera dilengkapi Kabupaten/Kota mengevaluasi rencana sektor tahun 2017 dengan Satker Satker Randal dan sektor terkait. Sedangkan untuk pengimputan database kabupaten/kota diwajibkan update aplikasi SIPPA Version 2.0.2.6, karena usulan kegiatan 2017-2021 pada aplikasi SIPPA sementara berjalan dan batas waktu pemasukan dan pengiriman pada SIPPa online paling lambat 31 Oktober 2016. Untuk itu diminta kepada beberapa kabupaten/kota agar lebih aktif dalam berkordinasi dengan Satker Randal mengenai SIPPa, tutur Syarif. (Jml Randal SulSel/ari)</p>