Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya membahas program lima tahun 2017-2022 dalam Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pulau Papua Jangka Menengah dan Jangka Panjang sampai dengan tahun 2038, di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya membahas program lima tahun 2017-2022 dalam Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pulau Papua Jangka Menengah dan Jangka Panjang sampai dengan tahun 2038, di Manokwari, Senin (1/08/2016). <p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan ini, Kementerian PUPR mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Provinsi Papua Barat dan Dinas PU dan Bappeda Kabupaten/Kota bersama Satuan Kerja (Satker) sektoral Kementerian PUPR di Papua Barat.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengungkapkan, diskusi itu untuk mengetahui yang menjadi kebutuhan daerah, agar pembangunan di Papua Barat tepat guna dan tepat sasaran.</p> <p style="text-align: justify;">Pembangunan daerah di Papua Barat, kata Hadi bukanlah program kecil, tetapi sebuah program besar yang membutuhkan dukungan semua sektor, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga pihak swasta dan masyarakat. Oleh sebab itu, butuh keterpaduan dari seluruh sektor. Baik itu dari Bidang Cipta Karya, Bina Marga maupun dengan Sumber Daya Air.</p> <p style="text-align: justify;">Itulah keterpaduan program dalam perencanaan pembangunan agar dalam pembangunan itu apa yang belum lengkap bisa menjadi lengkap sesuai sektor yang membidangi, dan, dalam pembangunannya daerah juga tidak hanya tergantung dengan APBN tetapi harus ada<em>sharing</em>dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, jelas Hadi.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian dan Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua Barat, Jamaludin Ugar menyatakan, pihaknya siap mendukung agar pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara bersinergi. Langkah yang akan diambil dengan terus berkoordinasi dengan semua Satker sektoral Bidang Cipta Karya. Selain itu juga, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang program pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Lilis-Randal Papua Barat/ari)</p>