Salah satu program strategis Pemerintah yang pelaksanaannya berdampak langsung kepada masyarakat adalah Program Khusus Infrastruktur Dasar. Program ini perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan proses pelaksanaannya sejak penyusunan program, penentuan lokasi sampai dengan penerima manfaatn

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/apbnp1.jpg"></a>Salah satu program strategis Pemerintah yang pelaksanaannya berdampak langsung kepada masyarakat adalah Program Khusus Infrastruktur Dasar. Program ini perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan proses pelaksanaannya sejak penyusunan program, penentuan lokasi sampai dengan penerima manfaatnya. Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan tambahan dana APBN-P sebesar 10,3 Triliun disamping pemotongan anggaran sebesar 3,81 triliun.</p> <p style="text-align: justify;">Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan tambahan alokasi anggaran.</p> <p style="text-align: justify;">Demikian dikatakan Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan bapak Ir. H. Rizal Abdullah dalam Workshop dan Sosialisasi Tata Cara Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Program Strategis dan APBN-P, di Palembang (3/9).</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Rizal, dengan penambahan alokasi anggaran menunjukkan kepercayaan Pemerintah yang sangat tinggi terhadap pembangunan bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga perlu didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi terhadap seluruh program yang telah ditetapkan pemerintah.</p> <p style="text-align: justify;">Pelaksanaan program strategis pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekrjaan Umum anatara lain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), Percepatan Papua dan Papua Barat (UP4B), Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengemabngan Kawasan Perbatasan, Direktif Presiden, Pengarusutamaan Gender, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Millenium Development goals (MDGs), Sail Komodo, Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.</p> <a style="text-align: justify;" href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/apbnp3.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Mengingat pentingnya program strategis Pemerintah yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum, maka diperlukan suatu mekanisme pemantauan dan evaluasi program strategis tahun 2013 sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan program strategis dan APBN-P tahun 2013.</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Tata Cara Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Program Strategis dan APBN-P Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara pelaporan program strategis dan APBN-P 2013 melakukan verifikasi, sinkronisasi dan konsolidasi data e-Monitoring kegiatan program Khusus Infrastruktur Dasar dan Program Strategis, dan memastikan keakuratan data pelaksanaan program, baik pahu anggaran, sasaran output, maupun rencana dan realisasikannya. (Rizky/Randal Sumsel)</p>