Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya melakukan evaluasi tengah tahun 2013 pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrasturktur Permukiman (Randal PIP), di Batam 4-5 September 2013. Pada salah satu bagian, evaluasi khusus menyoroti Pendampingan RPIJM, penyusunan

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/DSC_5867.jpg"></a>Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya melakukan evaluasi tengah tahun 2013 pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrasturktur Permukiman (Randal PIP), di Batam 4-5 September 2013. Pada salah satu bagian, evaluasi khusus menyoroti Pendampingan RPIJM, penyusunan database Sistem Informasi Perencanaan, Pembentukan Satgas, Sinkronisasi Program, pelaporan SAI, ULP, dan PIP2B.</p> <p style="text-align: justify;">Pada evaluasi pertama yang dipaparkan Direktur Bina Program, Antonius Budiono, didapat fakta sebanyak 56 kabupaten/kota (11%) dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang hanya berisi matriks proram. Sementara lainnya terdapat 100 kabupaten/kota dengan RPIJM yang kadaluarsa, disusun pada 2008-2009.</p> <p style="text-align: justify;">Selanjutnya dijelaskan, terkait kebijakan sinkronisasi program, secara umum daerah yang difasilitasi Randal terkendala dengan fakta bahwa arah kebijakan Ditjen Cipta Karya tersebut masih dalam tahap pematangan. Namun yang menggemberikan, ada 19 kabupaten/kota di 14 provinsi telah menetapkan lokasi masing-masing dengan usulan program bidang pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan air minum, maupun penataan bangunan dan lingkungan.</p> <a style="text-align: justify;" href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/DSC_5873.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Usulan kegiatan di 19 lokasi tersebut rata-rata dilengkapi dengan dokumen perencanaan seperti Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Strategi Sanitasi Kota (SSK), Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan RPKPP, dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).</p> <p style="text-align: justify;">Capaian lain yang juga penting untuk dioptimalkan keberlanjutannya adalah terbentuknya 11 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengelola Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B). Kesebelas provinsi itu antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, dan NTB.</p> <p style="text-align: justify;">Antonius mengapresiasi Satker Randal yang kinerjanya memuaskan dengan ditandai penyerapan yang tinggi. Dia juga mengharapkan dukungan Satker Randal dalam program-program tambahan Ditjen Cipta Karya, seperti Direktif Presiden, Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) dan P4SPAM.</p> <p style="text-align: justify;">Mengakhiri paparannya, Antonius kembali mengingatkan peran serta Randal untuk mendukung publikasi bidang Cipta Karya yang dinilai masih minim oleh pimpinan.</p> <p style="text-align: justify;">Satker Randal harus bisa menyampaikan berita, apapun itu, termasuk permasalahan maupun keberhasilan yang dicapai di daerah masing-masing. Infrakstruktur Cipta Karya sangat menyentuh langsung masyarakat dan harus diketahui oleh publik, ungkap Antonius. (bcr)</p>