Kegiatan Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 3 September 2013, di Hotel Lombok Plaza, Mataram mengusung Materi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan tersebut hadir se

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/sep3.jpg"></a>Kegiatan Dengar Pendapat Umum (<i>Public Hearing</i><i>) </i>yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 3 September 2013, di Hotel Lombok Plaza, Mataram mengusung Materi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten Lombok Barat.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat <b>Ir. H. Lalu Imam Hambali</b>, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Barat mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Barat, dari Biro Hukum Kab. Lombok Barat. Acara<i> </i>ini diikuti peserta dari Dinas Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Dinas Pekerjaan Umum serta anggota DPRD Kab. Lombok Barat.</p> <a style="text-align: justify;" href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/sep4.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas PU Kab.Lombok Barat dengan menyampaikan beberapa agenda diantaranya Selayang Pandang (overview) usulan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kab Lobar, presentasi Draft Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah, serta tanya jawab.</p> <p style="text-align: justify;"><i>Public Hearing</i> diperlukan untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak yang terkait, dan membahas sejauh mana tindak lanjut Kab. Lombok Barat terhadap usulan Peraturan Daerah Bangunan Gedung kepada (prolegda) Anggota DPRD, Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan membuka ruang bagi pihak instansi lain yang berkepentingan terhadap usulan penyusunan Ranperda Bangunan gedung. Langkah ini pun dinilai sangat perlu diambil untuk mengevaluasi tindakan pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Pihak Biro Hukum Kab. Lombok Barat menyatakan bahwa 8 dari 12 ranperda yang telah diusulkan kepada anggota dewan telah disetujui namun tidak termasuk Ranperda Bangunan dan Gedung. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan rencananya Ranperda Bangunan Gedung tersebut akan dibahas kembali pada bulan Oktober 2013. (Randal NTB)</p>