Dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang bersinergi, maka mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selain memerlukan perencanaan yang tepat, juga memerlukan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan infrastruktur permukiman bisa termonitor dan dapat di

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/eta1.jpg"></a>Dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang bersinergi, maka mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selain memerlukan perencanaan yang tepat, juga memerlukan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan infrastruktur permukiman bisa termonitor dan dapat dilaporkan ke Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dalam pasal 536 Permen PU No. 08/PRT/M/2010, Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTB adalah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, berperan meningkatkan efektivitas dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, fasilitasi, pendampingan serta hasil pembangunan bidang Cipta Karya pelaporan pelaksanaan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk memonitoring proses pelaksanaan langkah Percepatan Pelaksanaan Kegiatan, Kinerja Satker Sektor, Capaian Target MDGs serta pemenuhan DDUB (Perwujudan Keterpaduan Antara Pusat dan Daerah) maka dilaksanakan Workshop Evaluasi Tengah Tahun selama dua hari yang berlangsung dari tanggal 11-12 September 2013. Workshop dihadiri peserta dari instansi terkait, antara lain Bappeda Kab/Kota, DPU Kab/Kota, serta diikuti oleh Satker Sektor (Air Minum, PLP, Bangkim dan PBL). <a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/eta2.jpg"></a> Dalam kesempatan Workshop hadir dari Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Ibu <b><i>Melly Septiani, SE.MT.</i></b> Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Subdit Evaluasi Kinerja. Sementara <b><i>Ir. H. Lalu Imam Hambali</i></b><b><i>.</i></b> Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Lalu Imam Hambali mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2013 sampai dengan Triwulan III masih rendah, khususnya berkaitan dengan penyerapan anggaran yang perlu didorong untuk meningkatkan aktivitas dilapangan maupun proses administrasi. Dengan masih rendahnya progres maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan serta permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Disisi lain penyiapan penyusunan anggaran 2014 harus disiapkan. Situasi ini merupakan tantangan bagi kita untuk dapat menyelesaikan tahun 2013 dengan baik dan program 2014 dapat disusun secara realistis dan mampu untuk dilaksanakan. Pelaksanaan Workshop ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Bidang Cipta Karya. Pembangunan Bidang Cipta Karya adalah bagian dari Pembangunan Infrastruktur, yang bertujuan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pergeseran tugas Pemerintah yang semula dari pelaksana pembangunan menjadi pengaturan, pembinaan, fasilitasi pembangunan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian praktis Pemerintah Daerah menjadi faktor kunci dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan. (Nursiah Randal NTB) &nbsp;